Badan Gizi Nasional (BGN) punya tunggakan Rp 1,6 triliun dari pelaksanaan anggaran 2025 yang kegiatan-kegiatannya sudah selesai, namun belum dibayarkan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan rincian itu dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Total kewajiban tercatat Rp 1,609 triliun dan mencakup 10 jenis belanja. Optimaise News melaporkan, seluruh tagihan direncanakan dilunasi lewat mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026.
Rincian tunggakan BGN tahun anggaran 2025
Agustina menjelaskan, BGN ungkap tunggakan itu berasal dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan penuh. Artinya, pihak ketiga sudah menyelesaikan kewajiban kontraktual, tetapi pencairan masih tertunda.
“Tunggakan tahun 2025, ada Rp 1,6 triliun yang sudah selesai dilaksanakan. Maksudnya kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan,” ujar Agustina di rapat tersebut.
Selain belanja modal, daftar tunggakan mencakup jasa lainnya Rp 330,44 miliar dan bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025 sebesar Rp 100,64 miliar. Ada pula sertifikasi Rp 111,63 miliar serta belanja bahan Rp 16,119 miliar.
Pos-pos lebih kecil meliputi perjalanan dinas Rp 684,39 juta, honor narasumber bimtek penjamah makanan Rp 812,96 juta, jasa konsultan Rp 200 juta, dan sewa kendaraan insidentil Rp 121,95 juta.
Belanja modal dapur mendominasi tagihan
Nilai terbesar berasal dari belanja modal, termasuk pembangunan dapur yang dibiayai APBN, sebesar Rp 1,04 triliun. Pos ini saja menyumbang lebih dari separuh total tunggakan Rp1 triliun-an yang dibahas di parlemen.
Baca juga: IHSG Naik 1,1%, Volume Pasar Naik dan Emiten Bank Diserbu · NPL Membaik, Laba BBTN Melonjak Meski NIM Turun
Dominasi belanja dapur memperlihatkan beban tata kelola infrastruktur pendukung MBG masih menumpuk di akhir tahun anggaran. Keterlambatan bayar berisiko menekan mitra pelaksana yang sudah mengeluarkan biaya operasional.
Pembayaran lewat DIPA 2026 masih diproses
Menurut Agustina, pelunasan seluruh tunggakan BGN tahun 2025 akan masuk mekanisme tunggakan pada DIPA 2026. DIPA adalah dokumen alokasi anggaran kementerian/lembaga yang menjadi dasar sah pencairan dana APBN.
Saat ini BGN masih menjalani revisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Pencairan juga wajib melewati reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai ketentuan.
Proses berlapis itu yang membuat jadwal bayar belum bisa dipastikan di forum DPR. Catatan Optimaise News menunjukkan, tanpa selesainya revisi dan reviu, tagihan pihak ketiga tetap mengambang meski pekerjaan sudah beres.
Permintaan maaf BGN kepada pihak ketiga
Agustina secara terbuka meminta maaf kepada mitra yang masih menunggu pembayaran. Ia menegaskan keterlambatan bukan karena kegiatan fiktif, melainkan antrean administrasi anggaran.
“Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN,” pungkas Agustina.
Pengakuan di Komisi IX ini menjadi sinyal bahwa tata kelola pembayaran BGN masih perlu dipercepat agar kepercayaan vendor dan kelancaran rantai pasok MBG tidak terganggu lebih lama.
