Asosiasi: Sosialisasi Pemkot Timpang

Surabaya, Optimaise News – Asosiasi pengusaha Surabaya menilai sosialisasi izin parkir digital berjalan timpang. Keluhan itu muncul setelah Pemkot Surabaya memasang garis Satpol PP di sekitar 250 lahan parkir tempat usaha tanpa izin penyelenggaraan.

Aksi penertiban berdampak langsung ke pengunjung yang bingung mencari lahan parkir serta mengganggu alur operasional sementara. Sebagian titik sudah terlihat disegel sejak 17 Juli 2026, termasuk di kawasan padat seperti Jalan Ngagel dan Jalan Pucang Anom.

Respons Asosiasi atas Penyegelan Lahan Parkir Usaha

Asosiasi menilai informasi kebijakan belum merata ke seluruh pelaku usaha. Banyak pengelola merasa penertiban datang mendadak tanpa persiapan yang cukup. Mereka menyoroti sistem parkir digital non-tunai sebagai sumber keberatan utama.

Dokumen SPTJM juga memicu resistensi karena klausul tanggung jawab kehilangan kendaraan dinilai memberatkan. Gap sosialisasi ini jarang dibahas mendalam di laporan lain. Padahal di sinilah akar penolakan di lapangan.

Pengusaha meminta Pemkot membuka jalur komunikasi yang lebih merata. Mereka ingin semua ukuran usaha, dari warung hingga minimarket, mendapat penjelasan yang sama. Tanpa itu, penertiban massal terasa timpang.

Alasan Resmi Bapenda dan Batasan Penutupan Area

Kepala Bapenda Surabaya Rachmad Basari menjelaskan izin diperlukan agar tarif, pengelola, dan petugas jelas. Kepastian itu melindungi konsumen sekaligus menertibkan retribusi. Kebijakan merujuk pada perda perparkiran yang sudah berlaku.

Yang ditutup hanya area parkir, bukan operasional tempat usaha. Gerai tetap buka normal. Lahan bisa dibuka lagi segera setelah izin terbit. Wali Kota Eri Cahyadi membedakan gerai yang sudah berizin dengan yang belum. Toko modern berizin tidak kena sasaran yang sama.

Pantauan Optimaise News mencatat penegasan ini penting untuk meredam kekhawatiran. Banyak pemilik usaha sempat mengira seluruh toko akan ditutup total. Klarifikasi resmi membedakan area parkir dan inti usaha.

Lokasi Terdampak dan Reaksi Pengunjung di Lapangan

Contoh nyata terjadi di tempat makan Jalan Ngagel. Garis kuning Satpol PP membuat pengunjung harus parkir lebih jauh. Di minimarket Jalan Pucang Anom, antrian kendaraan sempat menumpuk di pinggir jalan karena lahan utama disegel.

Sejumlah pengunjung mengaku bingung mencari alternatif. Mereka datang untuk belanja atau makan, tapi harus putar balik dulu. Karyawan toko juga kesulitan mengarahkan tamu karena lahan parkir tertutup sementara.

Dampak praktis terasa di jam sibuk sore dan malam. Kendaraan meluber ke jalan umum. Situasi itu memicu keluhan singkat dari warga sekitar yang terhambat lalu lintas.

Syarat Izin, Tarif, serta Klaim Tanggung Jawab Kendaraan

Pengelola wajib mengurus izin penyelenggaraan parkir. Di dalamnya termasuk penetapan tarif resmi dan penunjukan petugas. Sistem digital non-tunai menjadi bagian skema baru yang didorong Pemkot.

SPTJM memuat klausul tanggung jawab atas kehilangan kendaraan. Sebagian pengusaha keberatan karena merasa beban terlalu berat untuk usaha kecil. Mereka meminta penyesuaian redaksi agar lebih proporsional.

Tarif yang jelas memberi kepastian ke pengunjung. Tanpa izin, pengelola rentan dikenai penertiban berulang. Izin juga memudahkan penarikan retribusi yang sah.

Langkah yang Diminta Pelaku Usaha agar Area Dibuka Lagi

Asosiasi meminta Pemkot meratakan sosialisasi sebelum penertiban lanjutan. Mereka usulkan forum khusus per kawasan agar info sampai ke semua pengelola. Timeline pengurusan izin juga perlu diperjelas agar tidak berlarut.

Pengelola yang ingin lahan dibuka kembali diminta segera lengkapi dokumen. Setelah izin terbit, garis Satpol PP bisa dicabut. Pengunjung disarankan cek status lahan dulu sebelum datang agar tidak kecewa.

Optimaise News merangkum bahwa jalur komunikasi dua arah jadi kunci. Tanpa itu, penolakan di lapangan akan terus muncul meski niat penertiban baik. Gabungan aksi 250 titik, alasan Bapenda, dan keluhan sosialisasi timpang membentuk gambaran utuh yang jarang disatukan.

Tanya Jawab Seputar Penyegelan Parkir Usaha Surabaya

Apakah seluruh tempat usaha ditutup total saat lahan parkir disegel?

Tidak. Hanya area parkir yang ditutup dengan garis Satpol PP. Operasional toko, restoran, atau minimarket tetap berjalan normal. Lahan parkir bisa dibuka lagi setelah izin terbit.

Apa yang harus dipenuhi pengelola agar parkir dibuka kembali?

Pengelola perlu mengurus izin penyelenggaraan parkir yang mencakup kepastian tarif, penunjukan petugas, dan dokumen SPTJM. Setelah izin keluar, area bisa digunakan lagi. Asosiasi menekankan pentingnya sosialisasi merata agar proses ini lebih mudah diikuti semua pihak.