Malang, Optimaise News – Amithya Ratnanggani Sirraduhita, pimpinan dewan Kota Malang, pada Kamis membuka konsultasi publik rancangan kerja daerah 2026. Fokus utama masa sidang kali ini ialah menaikkan mutu sumber daya manusia, diiringi evaluasi Makan Bergizi Gratis yang sudah berjalan sejak 13 Januari 2025.
Inti artikel
- Amithya Ratnanggani Sirraduhita, pimpinan dewan Kota Malang, pada Kamis membuka konsultasi publik rancangan kerja daerah 2026
- Realisasi SiLPA APBD 2025 Pemkot Malang tercatat Rp303.524.758.688,69
- Acara konsultasi publik itu menjadi ajang merumuskan arah pembangunan tahun depan
Dewan juga menegaskan pengawasan ketat terhadap program gizi tersebut di wilayah setempat serta menuntut proyeksi pendapatan yang realistis agar sisa lebih pembiayaan anggaran tetap terkendali. Realisasi SiLPA APBD 2025 Pemkot Malang tercatat Rp303.524.758.688,69.
Konsultasi RPKD 2026 dan Prioritas SDM
Acara konsultasi publik itu menjadi ajang merumuskan arah pembangunan tahun depan. Pimpinan dewan menekankan bahwa kualitas tenaga kerja dan kapasitas warga harus menjadi fondasi setiap program. Tanpa peningkatan kompetensi, belanja daerah berisiko tidak produktif.
Peserta dari berbagai unsur diminta memberi masukan agar rancangan kerja tidak hanya administratif. Amithya mengingatkan bahwa keberlanjutan layanan publik bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang terlatih. Optimaise News mencatat forum ini sebagai langkah awal menyelaraskan visi dewan dengan kebutuhan lapangan.
Pendekatan ini berbeda dari laporan paripurna biasa yang banyak membahas LKPJ semata. Di sini, dewan mendorong diskusi terbuka sebelum dokumen final disusun. Masyarakat diharapkan aktif agar program tidak jauh dari kenyataan di kecamatan.
Evaluasi MBG dan Usulan Cost Sharing
Program Makan Bergizi Gratis dievaluasi setelah berjalan lebih dari setahun. Amithya menilai tingkat kebersihan dan kandungan gizi masih perlu dijaga ketat. Ia mengusulkan skema berbagi biaya agar mutu tetap terjamin tanpa membebani satu pihak saja.
Pengawasan dewan akan menyasar distribusi, pengolahan, hingga penerimaan di sekolah dan posyandu. Tujuannya mencegah penurunan standar seiring waktu. Elemen masyarakat diajak berpartisipasi setelah pimpinan dewan merespons arah kebijakan nasional yang disampaikan kepala negara.
Langkah ini menutup celah yang belum banyak disorot di pemberitaan seputar audiensi lembaga pengawas pemilu atau peran komisi tertentu. Fokusnya pada mutu makanan sehari-hari anak sekolah, bukan hanya pada aspek kelembagaan.
Disiplin Fiskal: SiLPA dan Komposisi Belanja
Angka sisa lebih pembiayaan anggaran 2025 yang tembus lebih dari Rp303 miliar menjadi perhatian serius. Amithya menekankan perlunya target pendapatan yang objektif agar akumulasi sisa tidak berulang tanpa perencanaan jelas. Proyeksi yang terlalu longgar justru merugikan belanja pembangunan.
Badan anggaran dewan merekomendasikan agar belanja operasi tidak lagi mendominasi di atas 91,40 persen. Saat ini belanja modal hanya 8,54 persen dari realisasi. Struktur tersebut dinilai kurang mendorong aset produktif jangka panjang.
Dengan menyeimbangkan komposisi, dewan berharap investasi fisik dan peningkatan kapasitas warga berjalan beriringan. Pengendalian SiLPA menjadi alat ukur kedisiplinan fiskal pemerintah kota. Masyarakat dapat memantau apakah rekomendasi ini diikuti dalam APBD berikutnya.
