Malang, Optimaise News – Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menandatangani nota kesepakatan KUA serta PPAS tahun anggaran 2027 pada rapat paripurna Rabu, 29 Juli 2026, di gedung DPRD Kabupaten Sumenep. Dokumen itu menjadi rujukan bersama untuk merancang APBD 2027, bukan sekadar formalitas administratif.
Inti artikel
- Dokumen itu menjadi rujukan bersama untuk merancang APBD 2027, bukan sekadar formalitas administratif
- Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H
- disampaikan Wakil Bupati KH
Sambutan Bupati Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. disampaikan Wakil Bupati KH. Imam Hasyim. Optimaise News merangkum langkah ini sebagai sinyal bahwa plafon sementara dan arah belanja sudah dikunci sebelum perangkat daerah merinci RKA.
Apa yang dikunci dalam nota KUA dan PPAS 2027
Nota tersebut memuat arah kebijakan fiskal, urutan prioritas pembangunan, serta batas sementara belanja per program unit kerja. Penyusunannya menimbang masukan warga, isu strategis daerah, dan gambaran ekonomi makro yang berlaku.
Kerangka kebijakan mengacu RKPD 2027 yang sudah ditetapkan lewat Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2026. Dengan rujukan itu, pembahasan teknis di tingkat dinas diharapkan tidak menyimpang dari tema yang sudah disepakati eksekutif dan legislatif.
Tema pembangunan 2027 menekankan sumber daya manusia yang produktif dan mampu bersaing agar perekonomian bergerak lebih berkualitas. Bagi pelaku usaha kecil, sinyal ini biasanya terasa pada program keterampilan, infrastruktur penunjang usaha, dan belanja yang mendukung produktivitas, bukan belanja yang longgar tanpa sasaran.
Selaras provinsi dan pusat, tetap menunggu rincian RKA
Prioritas daerah diselaraskan dengan agenda Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun kebijakan nasional. Harmonisasi itu dimaksudkan agar proposal belanja daerah tidak bertabrakan dengan program yang sudah dibiayai jenjang pemerintahan lain.
Bupati berharap usulan yang berasal dari pokok pikiran dewan tetap sejalan dengan visi dan misi pemerintah kabupaten. Harapan itu menjadi pengingat bahwa paripurna kesepakatan bukan akhir proses, melainkan gerbang penyusunan rencana kerja dan anggaran di setiap OPD.
Bagi pembaca UMKM di Madura, makna praktisnya sederhana: tema SDM dan ekonomi berkualitas baru terasa jika program di lapangan mudah diakses, terukur, dan tidak tertinggal di dokumen. Optimaise News menilai publik berhak menagih konsistensi antara plafon yang disepakati dan realisasi belanja pada 2027.
Rapat paripurna di akhir Juli 2026 menempatkan eksekutif dan legislatif pada posisi yang sama soal koridor anggaran. Tahap berikutnya adalah merinci kegiatan, lokasi, dan output agar tema SDM produktif tidak berhenti sebagai slogan tahunan.
Masyarakat dapat memantau apakah usulan dewan dan rencana dinas benar-benar saling mengunci. Transparansi pada tahap RKA akan menentukan apakah kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi pedoman yang hidup atau hanya kertas yang dilupakan setelah sidang ditutup.
