Jawa Barat, Optimaise News – Polemik sayembara tangkap begal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dibedah dua pejabat HAM. Usman Hamid dan Yusril Ihza Mahendra soroti risiko legitimasi kekerasan sipil plus korban salah sasaran di tengah ekonomi sulit.
Inti artikel
- Polemik sayembara tangkap begal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dibedah dua pejabat HAM
- Usman Hamid dan Yusril Ihza Mahendra soroti risiko legitimasi kekerasan sipil plus korban salah sasaran di tengah ekonomi sulit
- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid tegas menolak model itu
Optimaise News merangkum, KDM Bikin Sayembara Tangkap Begal Berhadiah Rp 50 juta dengan rentang Rp5-50 juta. Syarat utama pelaku dilumpuhkan lalu diserahkan hidup-hidup ke polisi. Langkah itu digabung instruksi patroli malam pakai lampu rotator, siaga Satpol PP dan Damkar, serta siskamling warga.
Usman Hamid: Tugas Keamanan Bukan Lewat Sayembara Warga
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid tegas menolak model itu. Menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas Gubernur bersama Kapolda Jabar, bukan dilimpah ke sayembara warga.
Ia menilai arahan KDM bertentangan prinsip community policing atau Polmas. Filosofi itu menekankan kolaborasi preventif aparat-warga, bukan eksekusi langsung di lapangan oleh sipil. Optimaise News mencatat, tujuan resmi KDM memang efek jera dan kewaspadaan. Namun cara pelibatan warga justru membalik logika Polmas.
Pesan ‘Tegas Asal Jangan Mati’ Dinilai Ngawur Secara Hukum
Usman menyoroti imbauan Polda yang mengizinkan warga bertindak tegas asal jangan sampai mati. Pesan itu disebut ngawur secara hukum karena membuka ruang kekerasan tak terkendali.
Kalimat semacam itu berpotensi melegitimasi main hakim sendiri. Di lapangan, batas tegas dan berlebihan mudah kabur saat emosi tinggi. Warga yang merasa punya ‘izin’ bisa bertindak di luar koridor hukum tanpa pelatihan formal.
Yusril: Hadiah Jutaan Bisa Memancing Orang Tak Bersalah Jadi Korban
Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra ikut mengkritisi skema hadiah. SAYEMBARA 50 JUTA! KDM Janjikan Hadiah Bagi Warga dinilai rawan memancing partisipasi massal di saat ekonomi sulit.
Iming-iming jutaan rupiah bisa mendorong orang menuduh orang lain sebagai begal demi uang. Orang tak bersalah berisiko jadi korban salah tangkap atau fitnah. Yusril menekankan, godaan ekonomi membuat kontrol sosial longgar dan klaim sepihak meningkat.
Sipil Tanpa Pelatihan vs Begal Bersenjata Tajam
Melibatkan warga sipil tanpa kemampuan keamanan dinilai berbahaya. Begal kerap membawa senjata tajam dan sudah merenggut nyawa, termasuk anggota polisi di beberapa kasus.
Tanpa pelatihan taktik, penanganan tahanan, atau alat pelindung, warga mudah terluka atau justru melukai orang lain. Risiko salah sasaran naik tajam di gelap malam dan situasi panik. Meski sejarawan Sunda Ki Enang Rokajat Asura menyebut model ini warisan tradisi kesatria seperti epik Pamanah Rasa dan bentuk gotong royong, pengkritik HAM tetap fokus pada risiko hukum modern.
Saran Alternatif: Patroli, CCTV, Penerangan, Usut Penadah
Usman menawarkan checklist praktis yang seharusnya dijalankan aparat. Tambah patroli di titik rawan, pasang CCTV terintegrasi, perbaiki penerangan jalan gelap, percepat respons laporan warga, dan usut tuntas jaringan penadah hasil begal.
Langkah preventif itu jauh lebih aman daripada dorong sipil berhadapan langsung. Bagi warga, ikut aksi penangkapan tanpa wewenang dan skill membawa risiko pidana sendiri jika ada korban atau salah orang. Fokus ke siskamling sebagai deteksi dini, lalu serahkan penindakan ke polisi, tetap jadi jalur paling aman.
