Praktik pernikahan diam-diam sudah ditolak tegas sejak masa Khalifah Umar bin Khattab RA. Beliau mengancam hukuman keras meski akad dinilai memenuhi rukun syariat.
Kini Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menghidupkan logika serupa pada Senin, 20 Juli 2026. Secara fikih akadnya cukup, tetapi Majelis Ulama Indonesia mengharamkannya karena mudarat menimpa pihak perempuan.
Jejak Larangan Klasik dari Khalifah Umar hingga Fatwa Kontemporer
Penolakan terhadap pernikahan rahasia bukan produk modern semata. Riwayat klasik mencatat Umar bin Khattab RA pernah melarang praktik itu secara keras.
Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab RA berkata: “Ini adalah nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya.” (HR Imam Malik)
Buku Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri karya Yani C Lesar menjelaskan praktik itu digelar sembunyi-sembunyi. Hanya lingkaran kecil orang yang mengetahuinya.
Catatan Optimaise News menunjukkan, fatwa kontemporer MUI berpijak pada spirit perlindungan serupa. Bukan sekadar formalitas administratif negara.
Logika Dual Status: Sah Syariat tapi Dinyatakan Haram
KH Cholil Nafis menegaskan keabsahan fikih tetap berdiri selama rukun terpenuhi. Pencatatan negara tidak masuk daftar syarat wajib dalam pernikahan Islam.
“Secara Islam yang penting cukup syarat itu sah. Karena di dalam syarat pernikahan Islam tidak perlu atau tidak wajib harus ada pencatatannya,” ujarnya dilansir dari situs resmi MUI, Senin (20/7/2026).
Meski demikian, keputusan MUI menempatkan praktik ini pada status haram. Dasarnya bukan ketiadaan akad, melainkan dampak sosial-hukum yang menyakiti.
“Karena nikah siri itu lebih banyak merugikan terhadap perempuan. Jadi nikah siri kalau di keputusan MUI sah, tapi itu haram. Kenapa? Nyakiti orang lain,” tegas Kiai Cholil.
Rincian Kerugian Hukum yang Menimpa Istri Siri dan Keturunannya
Kompilasi Hukum Islam terbitan Kementerian Agama RI serta buku ajar Ghufron Maksum dkk memaparkan rangkaian kerugian konkret. Status tak tercatat di KUA atau Dukcapil melemahkan posisi istri.
Istri siri tak berhak menuntut nafkah secara hukum bila ditinggalkan. Ia juga kehilangan klaim harta gono-gini saat berpisah serta warisan jika suami meninggal.
Anak yang lahir dari hubungan itu kesulitan mengurus akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah. Status anak menjadi kabur di hadapan administrasi negara.
Perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga pun sulit digapai. Status pernikahan yang tidak tercatat membuat pembuktian di pengadilan menjadi berat.
Dalam konteks poligami, menikah diam-diam tanpa izin istri pertama dinilai menciptakan lubang hitam hukum. Hak perempuan dan anak berpotensi hilang tanpa jejak, sebagaimana diulas literatur fikih kontemporer.
Imbauan Praktis Ulama: Pilih Jalur Tercatat di KUA
Kiai Cholil menyarankan masyarakat meninggalkan jalur rahasia. Pilih pernikahan yang dicatatkan resmi agar dilindungi syariat sekaligus undang-undang.
“Nikah aja langsung yang dicatatkan di KUA, sehingga sah secara agama dan sesuai dengan undang-undang,” sambung ulama Madura itu.
Optimaise News merangkum, imbauan itu sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Poligami legal mensyaratkan persetujuan istri sesuai peraturan yang berlaku, termasuk PP No. 10 Tahun 1983 bagi PNS.
Risiko Pinangan Rahasia yang Berujung Tanpa Perlindungan Negara
MUI mengimbau agar pinangan sembunyi-sembunyi ditolak. Langkah diam-diam sering berujung akad yang tak tercatat dan tanpa payung hukum.
Tanpa pencatatan, istri dan anak berdiri di ruang abu-abu. Mereka rentan saat terjadi penelantaran, perselisihan, atau kematian suami.
Secara bahasa, istilah siri merujuk pada sesuatu yang disembunyikan. Biasanya hanya suami, wali, saksi, dan istri yang mengetahui—lingkup sempit yang mempersulit pembuktian kelak.
Bila lingkaran yang mengetahui lebih luas tetapi petugas pencatat nikah tetap absen, status administratifnya pun belum tentu kuat. Itulah mengapa jalur resmi KUA diutamakan sebagai perlindungan ganda.
FAQ
Apakah pernikahan diam-diam sah menurut fikih Islam?
Ya, selama rukun dan syarat terpenuhi. Pencatatan di KUA bukan syarat wajib dalam fikih klasik.
Kenapa MUI tetap mengharamkannya?
Karena praktik tersebut dinilai lebih banyak merugikan dan menyakiti perempuan, meski akadnya cukup secara syariat.
Apa risiko utama bagi anak dari pernikahan tak tercatat?
Anak kesulitan mengurus akta kelahiran dengan nama ayah, serta status hukumnya menjadi tidak jelas.
Apa yang disarankan ulama MUI kepada masyarakat?
Menikah langsung dengan pencatatan di KUA agar dilindungi agama sekaligus undang-undang negara.
