Surabaya, Optimaise News – Sisa 147.545 kartu keluarga di Surabaya tetap berstatus nonaktif per 17 April 2026 setelah batas konfirmasi 31 Maret lewat. Status ini langsung mengunci akses layanan publik, mulai administrasi kependudukan, beasiswa, perizinan usaha, hingga bantuan sosial Pemkot.
Inti artikel
- Sisa 147.545 kartu keluarga di Surabaya tetap berstatus nonaktif per 17 April 2026 setelah batas konfirmasi 31 Maret lewat
- Status ini langsung mengunci akses layanan publik, mulai administrasi kependudukan, beasiswa, perizinan usaha, hingga bantuan sosial Pemkot
- Pemkot Surabaya masih membuka jalur klarifikasi domisili secara berkala
Pemkot Surabaya masih membuka jalur klarifikasi domisili secara berkala. Warga bisa mengurus lewat daring atau kelurahan agar status dibuka kembali. Optimaise News memetakan angka, dampak konkret, dan langkah praktisnya agar warga tak kehilangan hak layanan.
Jejak Angka: Dari 181.867 KK Tak Ditemukan hingga Sisa 147.545
Survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN digelar 16 Oktober 2025 sampai 20 Januari 2026. Hasilnya menemukan 181.867 KK berstatus tidak ditemukan di alamat KTP.
Batas konfirmasi domisili ditetapkan 31 Maret 2026. NIK dinonaktifkan sementara bagi yang melewati tenggat. Per 31 Maret tercatat 148.537 KK nonaktif.
Hingga 17 April, 992 KK berhasil konfirmasi sehingga sisa nonaktif turun jadi 147.545. Secara kumulatif 34.322 KK sudah melakukan konfirmasi sejak rilis awal Februari. Timeline ini menunjukkan penyusutan bertahap meski sisa masih besar.
Proses serupa pernah dijalankan saat Pemkot Surabaya Nonaktifkan Data 169 Ribu KK yang tak sesuai data sebelumnya. Kali ini fokus pada sisa pasca-deadline.
Layanan Publik yang Langsung Terkunci Saat Status Nonaktif
Status nonaktif menutup akses administrasi kependudukan. Warga kesulitan mengurus KTP, KK, atau akta kelahiran. Beasiswa pendidikan ikut terblokir sehingga mahasiswa rentan putus di tengah jalan.
Perizinan usaha dan bantuan sosial Pemkot juga terkunci. Penerima bansos tak bisa mengakses intervensi sosial. Contoh praktis, keluarga yang butuh bantuan pangan atau kesehatan tertahan data nonaktif.
Jika status tetap nonaktif melewati siklus update tiga bulanan, konsekuensi jangka menengah makin terasa. Akses layanan tetap tertutup sampai data diverifikasi ulang. Kepala Dinkominfo Eddy Christijanto menegaskan data diperbarui berkala setiap tiga bulan.
Langkah Klarifikasi Domisili: Online via Surabaya.go.id atau Datang ke Kelurahan
Klarifikasi bisa dilakukan daring lewat surabaya.go.id. Warga mengisi formulir konfirmasi domisili sesuai alamat KTP. Siapkan data dasar seperti nomor NIK dan KK agar proses lancar.
Alternatif lain datang langsung ke kelurahan sesuai alamat KTP. Petugas memverifikasi data di tempat. Status otomatis dibuka setelah verifikasi selesai tanpa perlu pengajuan ulang panjang.
Jalur ini tetap terbuka meski deadline lewat. Optimaise News menyarankan warga segera bertindak sebelum siklus update berikutnya agar tak ketinggalan layanan.
Mengapa Petugas Survei DTSEN Sering Tak Menemukan Warga di Alamat
Mayoritas kasus terjadi karena migrasi lintas kelurahan, kota, atau luar negeri. Warga sudah pindah tapi data KTP belum diperbarui. Petugas survei hanya menemukan rumah kosong atau penghuni baru.
Sebagian kecil penolakan survei muncul di perumahan menengah atas. Petugas tidak diizinkan masuk sehingga status tercatat tidak ditemukan. Faktor ini memperbesar angka nonaktif awal.
Pola migrasi tanpa update data menjadi biang kerok utama. Warga yang sering pindah disarankan cek dan perbarui data sedini mungkin.
Dorongan DPRD: RT/RW Harus Jadi Ujung Tombak Sosialisasi
Temuan Komisi A DPRD menyoroti RT/RW yang belum sepenuhnya paham mekanisme DTSEN. Banyak warga di tingkat bawah masih bingung cara konfirmasi. RT/RW didorong jadi ujung tombak sosialisasi agar informasi merata.
Sosialisasi di tingkat RT/RW diharapkan mempercepat klarifikasi sisa 147.545 KK. Warga yang sudah migrasi bisa dibantu lapor pindah data. Eddy Christijanto menekankan update data rutin setiap tiga bulan sebagai jaring pengaman.
Kolaborasi RT/RW dengan kelurahan menjadi kunci. Tanpa itu, angka nonaktif berpotensi bertahan lama dan menutup layanan lebih lama.
