Pimpinan DPR menyorot risiko erosi kepercayaan publik bila pendampingan aparat keamanan dalam pengawasan pajak menimbulkan kesan intimidasi. Langkah itu justru berlawanan dengan dorongan pemerintah agar masyarakat patuh secara sukarela lewat sistem self-assessment.
Inti artikel
- Pimpinan DPR menyorot risiko erosi kepercayaan publik bila pendampingan aparat keamanan dalam pengawasan pajak menimbulkan kesan intimidasi
- Langkah itu justru berlawanan dengan dorongan pemerintah agar masyarakat patuh secara sukarela lewat sistem self-assessment
- Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan peringatan di kompleks parlemen Jakarta, Selasa 21 Juli 2026
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan peringatan di kompleks parlemen Jakarta, Selasa 21 Juli 2026. Optimaise News merangkai urutan singkat penetapan SE-8/PJ/2026 hingga respons dewan agar pembaca melihat konteks lengkap.
Peringatan Ganda soal Dampak Psikologis bagi Wajib Pajak
Saan Mustopa menegaskan pelibatan TNI dan Polri tidak boleh memunculkan rasa takut atau teror di kalangan wajib pajak. Ia meminta Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan secara matang dampak menggandeng institusi di luar ranah tugas pokok sebelum kebijakan dijalankan.
Puan Maharani menambahkan bahwa kebijakan serupa bisa mengikis kepercayaan yang sudah dibangun. Pemerintah sebelumnya gencar mendorong warga melapor pajak mandiri, sehingga kesan intimidasi berpotensi merusak kesadaran itu.
Kedua pimpinan membentuk kerangka ancaman ganda. Satu sisi menyasar dampak psikologis langsung pada wajib pajak, sisi lain menargetkan kepercayaan publik jangka panjang terhadap otoritas pajak.
Klarifikasi yang Akan Diminta ke Kementerian Keuangan
Puan meminta komisi terkait di DPR segera meminta penjelasan kepada Kementerian Keuangan. Klarifikasi ini menjadi langkah resmi agar batasan kebijakan terbaca jelas di mata publik.
Komisi diharapkan menelaah kesesuaian aturan dengan semangat kepatuhan sukarela. Respons cepat itu muncul setelah pemberitaan soal pelibatan aparat mulai beredar luas.
Langkah DPR ini memberi ruang dialog sebelum implementasi penuh di lapangan. Masyarakat juga mendapat jaminan bahwa pengawasan tetap dalam koridor profesional.
Isi SE-8/PJ/2026 dan Peran Jejaring di Tingkat Desa
Surat Edaran SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026. Pemberitaan DJP menyusul sekitar 20 Juli, lalu pimpinan DPR merespons sehari kemudian pada 21 Juli.
Dokumen mengatur pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar, yang belum terdaftar, serta berbasis wilayah. Metode pengumpulan data mencakup visitasi, canvassing, pengamatan langsung, remote sensing, web scraping, dan pemanfaatan informasi media.
Di tingkat desa, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dilibatkan membangun jejaring informasi. Peran mereka mendukung petugas pajak dalam pemantauan, bukan menggantikan fungsi penagihan atau penindakan.
Framing yang tepat adalah mendampingi petugas pajak agar data lapangan lebih akurat. Dengan begitu, kebijakan tetap berada di ranah pengawasan, bukan represif.
Batas Keterlibatan Babinsa serta Bhabinkamtibmas
Batas keterlibatan tegas sebatas jejaring informasi dan pendampingan. Aparat tidak bertugas melakukan penindakan paksa atau menciptakan tekanan psikologis.
Saan Mustopa menggarisbawahi agar DJP menilai kematangan rencana pelibatan institusi luar secara cermat. Hal itu mencegah persepsi teror yang merusak hubungan negara dengan wajib pajak.
Di lapangan, arti praktisnya petugas pajak tetap memimpin proses. Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya memperkuat aliran informasi dari desa, tanpa mengubah sistem self-assessment yang sudah berjalan.
Ancaman terhadap Kepatuhan Sukarela Self-Assessment
Sistem self-assessment mengandalkan kesadaran warga melapor sendiri tanpa tekanan. Jika muncul kesan diawasi aparat keamanan, kepatuhan sukarela berisiko menurun tajam.
Puan menekankan kebijakan jangan sampai mengikis kepercayaan yang telah dibangun. Optimaise News mencatat keberlanjutan sistem ini bergantung pada rasa aman wajib pajak saat berinteraksi dengan negara.
Jarak waktu singkat antara penetapan SE dan respons pimpinan DPR menandakan sensitivitas isu ini. Masyarakat butuh jaminan bahwa pengawasan tetap humanis dan profesional agar target penerimaan tidak justru terhambat.
Tanya Jawab Seputar Peringatan DPR terhadap SE-8/PJ/2026
Apa yang dikhawatirkan Saan Mustopa terkait pelibatan TNI-Polri?
Saan khawatir muncul rasa takut atau teror pada wajib pajak. Ia minta DJP mempertimbangkan matang dampak menggandeng institusi di luar tugas pokok sebelum diterapkan.
Siapa yang diminta Puan Maharani untuk memberi klarifikasi?
Puan meminta komisi terkait di DPR meminta penjelasan kepada Kementerian Keuangan agar batasan kebijakan dipahami publik.
Apa saja metode pengawasan yang diatur dalam SE-8/PJ/2026?
Metode meliputi visitasi, canvassing, pengamatan langsung, remote sensing, web scraping, dan pemanfaatan media. Sasaran mencakup wajib pajak terdaftar, belum terdaftar, serta berbasis wilayah.
Bagaimana peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tingkat desa?
Mereka membangun jejaring informasi untuk mendampingi petugas pajak. Peran itu sebatas dukungan data, bukan penindakan atau pengganti fungsi penagihan.
