Usai DPR mengesahkan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang, CEO BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani membuka skema permodalan awal yang digulirkan secara bertahap. Pernyataan itu disertai penegasan bahwa instrumen investment treaty akan dimasukkan sebagai pelindung dan pendorong investasi lintas negara.
Inti artikel
- Pernyataan itu disertai penegasan bahwa instrumen investment treaty akan dimasukkan sebagai pelindung dan pendorong investasi lintas negara
- Ucapan tersebut disampaikan langsung di gedung DPR RI Jakarta pada 21 Juli 2026
- Rosan Roeslani merespons cepat pengesahan itu dengan menekankan kesiapan operasional lembaga pengelola
Ucapan tersebut disampaikan langsung di gedung DPR RI Jakarta pada 21 Juli 2026. Rosan menekankan acuan ke standar DIFC Dubai dan ADGM Abu Dhabi agar business practice yang sudah terbukti berhasil bisa disesuaikan di dalam negeri.
Respons Rosan Usai UU PFII Disahkan DPR
Rosan Roeslani merespons cepat pengesahan itu dengan menekankan kesiapan operasional lembaga pengelola. Ia menempatkan modal awal sebagai fondasi yang tidak langsung penuh, melainkan dijalankan sesuai tahapan yang terukur.
Menurut laporan Optimaise News, pendekatan ini memberi ruang penyesuaian regulasi dan tata kelola sebelum skala besar diluncurkan. Rosan menekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan standar internasional yang sudah ditetapkan.
Pernyataan di gedung DPR juga menempatkan BPI Danantara sebagai salah satu opsi sumber, tanpa menutup sumber sah lain sesuai undang-undang. Respons itu menandai pergeseran dari pembahasan draf ke pelaksanaan konkret pasca-pengesahan.
Skema Bertahap dan Instrumen Investment Treaty
Modal Awal Lembaga Pengelola PFII dari Danantara digulirkan secara bertahap, bukan sekaligus dalam satu paket besar. Skema ini memungkinkan evaluasi berkala atas penggunaan aset, baik tunai maupun aset sah lain yang diizinkan.
Rosan menambahkan bahwa instrumen investment treaty akan dimasukkan ke dalam kerangka PFII. Perjanjian internasional tersebut melindungi dan mempromosikan investasi lintas negara sehingga memberikan kepastian hukum bagi investor global.
Dengan cara ini, permodalan awal tidak hanya soal angka, tetapi juga soal payung hukum yang menarik dana asing. Tahapan memberi ruang penyesuaian bisnis practice sebelum skala penuh diterapkan.
Pendekatan bertahap juga mengurangi tekanan likuiditas di tahap awal. Investor bisa melihat progres nyata sebelum komitmen lebih besar digulirkan.
Acuan Standar DIFC Dubai serta ADGM Abu Dhabi
Pengembangan PFII mengacu standar internasional dengan melibatkan pakar dari Dubai International Financial Centre (DIFC) dan Abu Dhabi Global Market (ADGM). Tujuannya menyesuaikan business practice yang sudah terbukti berhasil di dua pusat keuangan itu.
Rosan menjelaskan bahwa kemitraan dengan pakar DIFC dan ADGM bukan sekadar kunjungan formal. Proses itu mencakup transfer pengetahuan tentang tata kelola, regulasi, dan mekanisme pasar yang sudah berjalan efektif.
Dengan acuan tersebut, Indonesia ingin menghindari trial-and-error yang memakan waktu. Standar yang sama diharapkan mempercepat kepercayaan investor internasional terhadap PFII.
Praktik di Dubai dan Abu Dhabi juga menunjukkan pentingnya kemandirian operasional. Model itu menjadi rujukan agar PFII tidak terjebak birokrasi berlebih sejak awal.
Opsi Lokasi Bali dan Model Pengelola Non-Pemerintah
Pemerintah mempertimbangkan Bali sebagai lokasi pusat finansial internasional. Pertimbangan itu muncul seiring perubahan geopolitik yang diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada April 2026.
Bali dinilai memiliki daya tarik internasional dan infrastruktur pendukung yang relatif siap. Lokasi itu juga memberi jarak geografis yang sehat dari pusat birokrasi di Jakarta.
Rosan menambahkan bahwa pengelola pusat keuangan global idealnya berupa lembaga non-pemerintah. Opsi BPI Danantara tetap terbuka, namun model non-pemerintah dinilai lebih fleksibel dalam menarik talenta dan investor.
Kombinasi lokasi Bali dan pengelola non-pemerintah diharapkan menciptakan ekosistem yang lebih kompetitif. Model itu meniru kemandirian yang sudah terbukti di DIFC dan ADGM.
Optimaise News mencatat bahwa pilihan lokasi dan model pengelola masih dalam tahap penajaman. Keputusan final akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan daya tarik bagi pemain global.
Tanya Jawab Seputar Modal Awal PFII
Bagaimana skema modal awal PFII setelah UU disahkan?
Rosan Roeslani menyatakan modal awal digulirkan secara bertahap. Skema ini memberi ruang evaluasi dan penyesuaian sebelum skala penuh dijalankan.
Apa peran investment treaty dalam PFII?
Instrumen perjanjian investasi internasional akan dimasukkan untuk melindungi dan mempromosikan investasi lintas negara. Payung hukum itu diharapkan meningkatkan kepastian bagi investor asing.
Mengapa DIFC Dubai dan ADGM Abu Dhabi dijadikan acuan?
Keduanya memiliki business practice yang sudah terbukti berhasil. Kemitraan dengan pakar dari dua pusat itu membantu menyesuaikan standar internasional ke konteks Indonesia.
Apakah Bali pasti jadi lokasi PFII?
Pemerintah mempertimbangkan Bali karena perubahan geopolitik. Keputusan final masih menunggu penajaman kesiapan infrastruktur dan model pengelola non-pemerintah.
