Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap realisasi anggaran Kemenkes 2025 hanya 42,9 persen di hadapan Komisi IX DPR RI. Angka itu menjadi yang terendah sepanjang sejarah kementerian setelah Kementerian Keuangan memblokir dana Rp 12,3 triliun sehingga tidak bisa dipakai atau dicairkan.
Inti artikel
- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap realisasi anggaran Kemenkes 2025 hanya 42,9 persen di hadapan Komisi IX DPR RI
- Tanpa memasukkan porsi yang diblokir, penyerapan justru mencapai 93 persen
- Blokir baru dibuka November sehingga sisa waktu realisasi sangat sempit dan memaksa jajaran kementerian berpacu di ujung tahun anggaran
Tanpa memasukkan porsi yang diblokir, penyerapan justru mencapai 93 persen. Blokir baru dibuka November sehingga sisa waktu realisasi sangat sempit dan memaksa jajaran kementerian berpacu di ujung tahun anggaran.
Rapat DPR Menkes Ungkap Akar Masalah Penyerapan
Keluhan itu disampaikan dalam raker Komisi IX DPR RI pada Senin 20 Juli 2026 di Jakarta. Momen dpr menkes curhat ini menyoroti bagaimana mekanisme blokir dari Kemenkeu mengubah peta penyerapan di lapangan.
Menkes curhat anggaran yang mestinya mengalir ke layanan kesehatan justru mengendap lama. Akibatnya, target output program kesulitan dicapai meski alokasi di kertas terlihat besar.
Optimaise News mencatat bahwa kondisi tersebut membuat perencanaan operasional kementerian terganggu. Unit kerja terpaksa menunda sejumlah kegiatan hingga status blokir berubah.
Pola ini berulang di beberapa pos besar. Ketika penutupan alokasi baru dilonggarkan di bulan November, sisa waktu tersisa hanya sekitar dua bulan untuk mengejar realisasi.
Sektor Prioritas yang Terdampak Penutupan Alokasi
Blokir terbesar menghantam unit kesehatan rujukan lanjutan, layanan kesehatan primer, direktorat jenderal farmasi dan alat kesehatan, serta unit pencegahan dan pengendalian penyakit. Keempat area itu menopang rantai layanan dasar hingga rujukan.
Program penanganan tuberkulosis beserta inisiatif quick win sempat ikut terkena penutupan. Padahal kedua pos tersebut termasuk prioritas yang butuh kontinuitas pendanaan agar target penurunan kasus dan percepatan layanan tetap terjaga.
Ketika dana tidak bisa dicairkan, pengadaan obat, alat, dan kegiatan penemuan kasus ikut molor. Staf di daerah harus menunggu kepastian anggaran sebelum memulai aktivitas lapangan.
Curhat anggaran diblokir ini memperlihatkan kerentanan sistem. Program yang sudah dirancang rinci tetap terhambat jika status alokasi berubah di tengah jalan tanpa ruang gerak yang cukup.
Usulan Menkes: Tarik Dana Tak Terpakai di Pertengahan Tahun
Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar anggaran yang tidak dicairkan ditarik pada Juni atau September. Cara itu berbeda dari praktik lama yang membiarkan porsi tersebut tetap tercatat sebagai alokasi hingga akhir tahun.
Dengan penarikan lebih awal, pagu yang idle bisa dialihkan atau tidak membebani perhitungan realisasi. Kementerian pun mendapat kepastian lebih cepat soal dana mana yang benar-benar tersedia.
Usulan tersebut muncul setelah menkes curhat anggaran di forum legislatif. Ia menekankan bahwa penutupan alokasi yang dibuka terlalu mepet membuat sisa waktu realisasi sangat sempit.
Jika mekanisme penarikan dipercepat, risiko anjloknya angka penyerapan seperti 42,9 persen bisa ditekan. Perhitungan tanpa porsi diblokir yang sudah 93 persen menjadi bukti bahwa kapasitas eksekusi sebenarnya ada.
FAQ Seputar Blokir Anggaran Kemenkes
Mengapa realisasi anggaran Kemenkes 2025 hanya 42,9 persen?
Penyebab utamanya adalah blokir Rp 12,3 triliun oleh Kemenkeu. Dana itu tidak bisa dipakai sehingga angka realisasi keseluruhan turun tajam. Tanpa porsi diblokir, realisasi mencapai 93 persen.
Kapan blokir dibuka dan apa dampaknya?
Blokir baru dibuka November. Sisa waktu realisasi menjadi sangat sempit sehingga unit kerja kesulitan mengejar target di dua bulan terakhir.
Program apa saja yang ikut terdampak?
Penutupan alokasi besar terjadi di kesehatan rujukan lanjutan, layanan primer, direktorat jenderal farmasi dan alat kesehatan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Program penanganan tuberkulosis dan inisiatif quick win sempat ikut terkena.
Apa usulan Menkes agar situasi serupa tidak berulang?
Menkes mengusulkan anggaran yang tak dicairkan ditarik pada Juni atau September. Dengan begitu dana idle tidak tetap tercatat sebagai alokasi sampai akhir tahun dan perhitungan realisasi lebih akurat.
Forum rapat dpr menkes tersebut menjadi ajang evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif. Anggota Komisi IX mendengarkan langsung penjelasan soal hambatan teknis yang membuat penyerapan anjlok.
Optimaise News menilai usulan penarikan di pertengahan tahun layak dikaji lebih lanjut. Jika diterapkan, kementerian lain yang mengalami pola serupa bisa memperoleh ruang manuver yang lebih sehat.
Fakta bahwa realisasi bersih sudah 93 persen menunjukkan kapasitas internal Kemenkes relatif baik. Masalah utama terletak pada timing pembukaan blokir yang terlalu mepet dengan penutupan tahun anggaran.
Ke depan, koordinasi lebih rapat antara Kemenkes dan Kemenkeu diperlukan agar status alokasi tidak menjadi penghambat. Tanpa penyesuaian mekanisme, risiko realisasi terendah bisa terulang di tahun-tahun berikutnya.
