Chairunnisa atau akrab dipanggil Nisa bekerja sebagai petugas sensus ekonomi BPS dan mendata door-to-door di Depok. Dia mendapat penolakan keras dari warga elite yang menolak buka pintu serta akses rumah. Sebagian warga bahkan menuduhnya antek-antek Prabowo dan memberi uang Rp5.000 seolah petugas itu pengemis.
Inti artikel
- Chairunnisa atau akrab dipanggil Nisa bekerja sebagai petugas sensus ekonomi BPS dan mendata door-to-door di Depok
- Dia mendapat penolakan keras dari warga elite yang menolak buka pintu serta akses rumah
- Sebagian warga bahkan menuduhnya antek-antek Prabowo dan memberi uang Rp5.000 seolah petugas itu pengemis
Pengalaman Nisa menyoroti hambatan nyata sensus ekonomi 2026 di kawasan elite. Data yang dikumpulkan mencakup usaha, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. BPS tegas data sensus tak terkait perpajakan, tapi ketakutan warga tetap tinggi. Liputan Optimaise News menangkap liku-liku ini dari sisi petugas perempuan di lapangan.
Penolakan Keras di Kawasan Elite Depok
Nisa menghadapi penolakan langsung saat tiba di perumahan elite Depok. Banyak rumah memiliki pagar tinggi dan security yang membatasi akses. Warga menolak membuka pintu meski petugas menunjukkan identitas resmi dari BPS.
Situasi ini berulang di beberapa titik kawasan elite. Petugas harus berdiri lama di luar tanpa mendapat respons. Akses rumah yang tertutup membuat proses pendataan door-to-door jadi sangat lambat.
Penolakan keras mencerminkan jarak sosial antara petugas pemerintah dan warga berstatus tinggi. Nisa tetap berusaha profesional meski ditolak berulang. Tugas sensus ekonomi tetap harus diselesaikan sesuai jadwal nasional.
Tuduhan Politik yang Menempel ke Petugas BPS
Sebagian warga tidak berhenti di penolakan fisik. Mereka langsung melempar tuduhan politik kepada petugas. Nisa disebut antek-antek Prabowo saat memperkenalkan diri sebagai petugas BPS.
Label politik itu menempel tanpa dasar. Pekerjaan sensus bersifat netral dan nasional. Namun di mata warga, kedatangan petugas disalahartikan sebagai agenda tertentu.
Tuduhan semacam ini menambah tekanan bagi petugas perempuan seperti Nisa. Dia harus menenangkan diri dan menjelaskan berulang kali bahwa tugasnya murni pendataan. Isu politik mengganggu fokus utama pengumpulan data.
Ketakutan Pajak di Balik Pertanyaan Aset
Warga elite khawatir pertanyaan seputar aset dan pendapatan akan berujung pajak. Mereka takut informasi pribadi diserahkan ke pihak perpajakan. Padahal instrumen sensus fokus pada usaha, pekerjaan, pendidikan, serta kesehatan.
BPS sudah menegaskan berulang kali bahwa data sensus ekonomi sama sekali tak terkait perpajakan. Tujuan utama adalah memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Miskonsepsi ini masih sulit dihilangkan di lapangan.
Ketakutan itu membuat banyak warga memilih diam atau menolak total. Nisa harus meyakinkan bahwa kerahasiaan data dijaga ketat. Penjelasan rinci soal tujuan sensus jadi bagian rutin dari setiap kunjungan.
Uang Rp5 Ribu sebagai Simbol Pengusiran
Ada warga yang membuka celah pintu lalu menyerahkan uang Rp5.000 kepada Nisa. Tindakan itu seolah memperlakukan petugas BPS sebagai pengemis yang minta sedekah. Uang kecil itu menjadi simbol pengusiran yang menyakitkan.
Nisa merasa terhina dengan cara itu. Bukan bantuan, melainkan isyarat agar segera pergi dari depan rumah. Insiden serupa terjadi di beberapa rumah elite di Depok.
Pemberian uang Rp5.000 mencerminkan sikap meremehkan peran petugas sensus. Mereka seolah ingin menyingkirkan petugas dengan cara cepat dan merendahkan. Peristiwa ini memperberat beban psikologis petugas di lapangan.
Bantuan Pengurus Lingkungan untuk Lanjutkan Pendataan
Setelah penolakan berulang, petugas BPS kini dibantu pengurus lingkungan setempat. Pengurus RT dan RW mendampingi Nisa saat mendata rumah tangga. Kehadiran mereka membuat warga lebih terbuka menerima petugas.
Bantuan ini menjadi solusi efektif di kawasan yang sebelumnya sulit ditembus. Data mulai terkumpul lebih lancar berkat kolaborasi lokal. Pendataan door-to-door kembali berjalan meski hambatan awal berat.
Pengurus lingkungan berperan menjembatani komunikasi antara petugas dan warga. Mereka menjelaskan bahwa sensus ekonomi penting untuk perencanaan pembangunan. Kerja sama ini diharapkan mengurangi penolakan di masa mendatang.
FAQ Sensus Ekonomi 2026 di Depok
Apakah data yang dikumpulkan petugas BPS terkait pajak?
Tidak. BPS tegas menyatakan data sensus ekonomi 2026 tidak terkait perpajakan. Instrumen hanya mencakup usaha atau pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan untuk pemetaan kondisi ekonomi masyarakat.
Bagaimana petugas mengatasi penolakan warga elite di Depok?
Petugas seperti Chairunnisa kini dibantu pengurus RT dan RW setelah penolakan berulang. Bantuan pengurus lingkungan membantu membuka akses rumah dan melanjutkan pendataan door-to-door dengan lebih aman.
Apa saja yang ditanyakan dalam sensus ekonomi 2026?
Pertanyaan mencakup kondisi usaha dan pekerjaan warga, tingkat pendidikan, serta kesehatan. Tidak ada pertanyaan yang ditujukan untuk keperluan pajak atau politik.
