Yogyakarta, Optimaise News – Pendidikan tinggi di Indonesia hidup dari kepercayaan publik, bukan sekadar izin beroperasi. Opini dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, DR Fajar Dwi Putra, yang terbit 4 Agustus 2026 pukul 09.37 WIB di Republika.id, menempatkan krisis legitimasi sebagai akar persoalan maraknya kampus baru.
Inti artikel
- Pendidikan tinggi di Indonesia hidup dari kepercayaan publik, bukan sekadar izin beroperasi
- Beberapa tahun terakhir masyarakat akrab dengan berita pendirian perguruan tinggi
- Sebagian menjawab perluasan akses, sebagian merespons teknologi dan dunia kerja
Beberapa tahun terakhir masyarakat akrab dengan berita pendirian perguruan tinggi. Sebagian menjawab perluasan akses, sebagian merespons teknologi dan dunia kerja. Namun, tanpa kepercayaan, gelar dan institusi mudah kehilangan bobot di mata publik.
Akar Kepercayaan yang Menopang Institusi Pendidikan Tinggi
Fajar Dwi Putra menegaskan bahwa perguruan tinggi pada hakikatnya adalah institusi yang hidup dari kepercayaan. Tanpa itu, ekspansi fisik kampus tidak otomatis menghasilkan legitimasi akademik.
Kepercayaan tumbuh dari mutu pengajaran, kejujuran penilaian, dan relevansi lulusan. Ketika sinyal itu kabur, publik menilai kampus baru sebagai label, bukan jaminan kompetensi. Optimaise News mencatat penekanan ini sebagai titik berangkat perdebatan hari ini.
Ledakan Kampus Baru Versus Kebutuhan Nyata Pasar Kerja
Sebagian perguruan tinggi baru memang lahir dari desakan akses pendidikan yang lebih luas. Sebagian lain muncul karena lonjakan kebutuhan skill digital dan industri.
Persoalannya, kecepatan buka program tidak selalu seiring dengan kesiapan dosen, laboratorium, dan jaringan industri. Akibatnya, lulusan bisa memegang ijazah tanpa kepastian daya saing. Erosi legitimasi di level lokal justru paling terasa di sini: masyarakat daerah menimbang apakah kampus baru itu benar-benar menambah peluang, atau hanya menambah papan nama.
Kaitan langsung antara ledakan kampus dan merosotnya wibawa akademik jarang disentuh berita non-pendidikan. Padahal, di situlah krisis legitimasi beroperasi sehari-hari: orang tua, calon mahasiswa, dan pemberi kerja mempertanyakan nilai gelar.
Paralel Krisis Kepercayaan di Ruang Publik Lain
Pola serupa muncul di ruang publik lain. Sosiolog UGM Arie Sujito menilai pagar tinggi di mal berakar pada krisis rasa aman. Ketika kekhawatiran menebal, pengelola memilih membentengi diri sendiri.
Pagar besi setinggi 2,5 meter sempat berdiri di depan Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Arie menyebut eskalasi kecemasan itu menandai hilangnya rasa saling percaya, sementara intervensi negara terasa minim. “Ya mungkin orang mengalami kerentanan,” katanya di UGM, Selasa, 4 Agustus 2026.
Di luar negeri, sektor pangan Inggris menghadapi tekanan berlapis. Presiden National Farmers’ Union, Tom Bradshaw, memperingatkan kelangkaan pangan akibat kekeringan parah. UK Health Security Agency merilis peringatan cuaca panas untuk delapan wilayah dengan suhu di atas 30 derajat Celcius. Inggris hanya menerima 8 persen rata-rata curah hujan bulanan Juli. Sekitar 23 juta penduduk Inggris dan Wales berada di bawah larangan penggunaan selang air. Kekeringan itu disebut bencana ketiga dalam lima tahun bagi pertanian, dan sepertiga petani rugi atau hanya break-even setelah hilangnya subsidi era Uni Eropa.
Sintesis Optimaise News: di kampus, di mal, dan di lahan tani, publik bereaksi dengan proteksi mandiri ketika negara dinilai lambat menjamin rasa aman dan kepastian. Perbandingan pendidikan versus keamanan publik memperlihatkan absennya kerangka regulasi bersama yang memulihkan kepercayaan lintas sektor.
Peran Negara dalam Memulihkan Legitimasi Akademik
Arie Sujito menegaskan negara bertugas melindungi rakyat dan pengusaha. Tanpa kehadiran efektif, pagar tinggi hanya memperlebar jurang sosial dan mengikis rasa saling percaya di ruang publik. “Negara tugasnya melindungi rakyat dan melindungi pengusaha lah,” tegasnya. Ia menambahkan pentingnya membangun kepercayaan dan melindungi hak warga, baik pengusaha maupun masyarakat.
Logika yang sama berlaku di pendidikan tinggi. Legitimasi akademik tidak cukup diserahkan pada mekanisme pasar kampus baru. Negara perlu menjamin standar mutu, transparansi akreditasi, dan perlindungan mahasiswa dari praktik yang merusak kepercayaan.
Di Inggris, Bradshaw mendorong insentif pajak agar petani membangun penyimpanan air mandiri. Pesannya sejalan: tanpa dukungan konkret, sektor yang menopang hajat hidup publik akan terus merosot.
Dampak Jangka Panjang bagi Akses dan Mutu Lulusan
Jika krisis legitimasi dibiarkan, perluasan akses pendidikan bisa berubah jadi perluasan ketidakpastian. Mahasiswa menanggung biaya, sementara pasar kerja ragu pada kualitas lulusan. Mutu yang merosot memperlemah mobilitas sosial yang justru dijanjikan kampus baru.
Di ruang publik, pagar tinggi dan panen gagal menunjukkan biaya sosial yang sama: orang beralih ke solusi privat karena rasa aman kolektif menipis. Untuk pendidikan, dampaknya lebih lambat tapi lebih dalam. Generasi lulusan yang diragukan akan menekan produktivitas dan kepercayaan antarlembaga.
Memulihkan legitimasi berarti mengikat ekspansi kampus pada bukti mutu, bukan hanya pada jumlah program. Tanpa itu, berita pendirian perguruan tinggi baru akan terus dibaca publik sebagai sinyal risiko, bukan peluang.
