Koalisi masyarakat sipil pada 12 Agustus 2026 menuntut Jenderal Agus Subiyanto menarik pernyataan yang menempatkan TNI sebagai penanggung jawab utama keamanan warga di seluruh wilayah. Desakan itu menyusul pernyataan resmi sang panglima di Gedung DPR RI dua hari sebelumnya.
Inti artikel
- Desakan itu menyusul pernyataan resmi sang panglima di Gedung DPR RI dua hari sebelumnya
- Pernyataan itu memicu kekhawatiran kelompok sipil mengenai batas fungsi militer
- Batas itu, menurut mereka, wajib dijaga karena TNI bukan polisi, aksi unjuk rasa bukan ancaman negara, dan Indonesia bukan barak militer
M Isnur selaku Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyampaikan agar klaim tersebut dicabut sekaligus dihentikan, serta meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan keterlibatan militer di ranah sipil tanpa landasan hukum yang jelas, kebutuhan terukur, batas waktu, dan mekanisme akuntabilitas.
Reaksi sipil atas pernyataan di momentum HUT ke-81
Agus Subiyanto sempat menegaskan tanggung jawabnya atas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia saat momentum HUT ke-81 Agustus 2026. Di Gedung DPR RI pada 10 Agustus 2026 ia mengajak publik merayakan kemerdekaan dengan gembira sambil menyebut dirinya bertanggung jawab atas keamanan di wilayah-wilayah di tanah air.
Pernyataan itu memicu kekhawatiran kelompok sipil mengenai batas fungsi militer. Mereka menekankan bahwa reformasi telah memisahkan tentara nasional indonesia dari kehidupan sipil agar kekerasan, pembungkaman, dan impunitas tidak terulang. Batas itu, menurut mereka, wajib dijaga karena TNI bukan polisi, aksi unjuk rasa bukan ancaman negara, dan Indonesia bukan barak militer.
Optimaise News mencatat desakan ini muncul di tengah penegasan kembali posisi kelembagaan militer. Koalisi juga meminta DPR segera memanggil Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri untuk klarifikasi agar tidak terjadi peralihan fungsi keamanan sipil ke tangan militer.
Tuntutan ke Polri dan jaminan kebebasan sipil
Selain koreksi dari panglima, koalisi mendesak Polri memaparkan rincian permintaan bantuan kepada TNI, termasuk ruang lingkupnya. Mereka menuntut jaminan bahwa prajurit TNI tidak melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, interogasi, atau pengawasan terhadap aktivis maupun tindakan penegakan hukum lain.
Isnur menegaskan pula agar TNI dan Polri menghormati hak warga menyampaikan pendapat. Mereka diminta menghentikan intimidasi serta pendekatan keamanan terhadap demonstrasi, sekaligus menjamin tidak ada pengerahan kekuatan yang menghambat kebebasan sipil.
Referensi singkat di Panglima TNI – Kompaspedia menegaskan peran formal institusi militer yang berbeda dari fungsi kepolisian. Poin itulah yang diangkat koalisi agar batas kewenangan tetap jelas dan dapat diawasi publik.
Desakan institusional dan konteks reformasi
Kelompok sipil memandang klaim tanggung jawab keamanan menyeluruh berpotensi mengaburkan pemisahan peran yang dibangun pascareformasi. Mereka menekankan kebutuhan dasar hukum yang tegas sebelum militer masuk ke domain sipil, lengkap dengan ukuran kebutuhan, jangka waktu, dan rantai pertanggungjawaban.
Dalam pandangan mereka, panglima tentara nasional indonesia diharapkan segera merespons dengan pencabutan resmi klaim tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk meredakan kekhawatiran publik menjelang perayaan kemerdekaan agar ruang sipil tetap terbuka dan tidak terasa diawasi berlebih.
Koalisi juga menegaskan bahwa jaminan terhadap aktivis serta penghentian intimidasi merupakan bagian integral dari penghormatan hak asasi. Tanpa itu, risiko penghambatan kebebasan sipil dinilai meningkat, terutama di momen perayaan yang seharusnya meriah dan damai.
