Kerangka politik-ekonomi kepercayaan menjelaskan mengapa respons kebijakan di tengah perlambatan sering justru memicu keraguan baru. Menurut Iman Pambagyo, mantan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan Duta Besar RI untuk WTO, kepercayaan publik adalah aset ekonomi-politik, bukan sekadar perasaan, dan sejarah hanya menyisakan satu obat: membangunnya kembali.
Inti artikel
- Kerangka politik-ekonomi kepercayaan menjelaskan mengapa respons kebijakan di tengah perlambatan sering justru memicu keraguan baru
- Hari-hari ini semakin banyak warga mempertanyakan arah perekonomian Indonesia
- Iman Pambagyo menulis opini bertanggal 3 Agustus 2026 bahwa fenomena itu wajar dibaca lewat lensa political economy of trust
Pantauan Optimaise News menempatkan diagnosis itu berdampingan dengan optimisme Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal pertumbuhan 5,6, 6 persen 2026, afirmasi rating S&P, serta data kemiskinan yang masih membebani persepsi rakyat. Gap antara angka dan rasa aman itulah yang membuat penjelasan pemerintah terasa belum cukup.
Mengapa Penjelasan Pemerintah Malah Memicu Keraguan Baru
Hari-hari ini semakin banyak warga mempertanyakan arah perekonomian Indonesia. Perlambatan dan ketidakpastian global terasa di kantong, sementara inisiatif baru atau klarifikasi pejabat kerap membuka pertanyaan tambahan alih-alih meredakan cemas.
Iman Pambagyo menulis opini bertanggal 3 Agustus 2026 bahwa fenomena itu wajar dibaca lewat lensa political economy of trust. Ketika kinerja institusi, insentif, dan distribusi sumber daya belum sejalan dengan janji publik, setiap pernyataan resmi bisa dibaca sebagai sinyal baru yang meragukan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 3 Agustus 2026 optimistis triwulan II tetap kuat dan pertumbuhan penuh tahun 2026 di kisaran 5,6, 6 persen year-on-year. Ia menunjuk daya beli yang dijaga stimulus, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, hilirisasi, serta PMI manufaktur Juli yang kembali ke 50,2.
IMF dalam World Economic Outlook edisi Juli 2026 memangkas proyeksi global ke 3 persen yoy dari 3,1 persen April. Purbaya menekankan sinergi KSSK dan pertumbuhan uang primer 15,4 persen pada minggu ketiga Juli. Namun angka-angka itu belum otomatis menutup keraguan di tingkat rumah tangga.
Kepercayaan Publik sebagai Aset Ekonomi-Politik, Bukan Sekadar Perasaan
Iman menegaskan kepercayaan publik dibentuk oleh kinerja institusi, struktur insentif, serta cara kekuasaan dan sumber daya didistribusikan. Ia bukan mood sesaat, melainkan aset yang memengaruhi investasi, konsumsi, dan kepatuhan pajak.
Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua MPR, mengutip Robert Shiller bahwa unsur terpenting dalam ekonomi adalah kepercayaan, lalu mengajak pelaku pasar modal dan generasi muda membangun patriotisme ekonomi lewat etika dan integritas. Pesan serupa muncul di ranah digital: Digital Excellence Awards 2026 menempatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform sebagai kunci ekonomi digital berkelanjutan, dengan survei nasional sekitar 19.000 responden di 20 provinsi.
Triv Group, misalnya, dinobatkan Top Digital Application Fintech Investasi dan mengklaim lebih dari 6 juta nasabah. Tanpa rasa aman terhadap aturan main, adopsi digital pun rentan mandek.
Pelajaran Sejarah: Saat Kepercayaan Turun, Hanya Ada Satu Obat
Sejarah, tulis Iman, menunjukkan bahwa ketika kepercayaan merosot, penawarnya hanya satu: membangun kembali kepercayaan itu. Bukan sekadar menaikkan target pertumbuhan atau merayakan rating.
S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia BBB jangka panjang dan A-2 jangka pendek dengan outlook stabil. Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR, menyebut afirmasi itu sebagai kabar baik yang menandakan dunia masih percaya pada fundamental, disiplin defisit APBN di bawah 3 persen PDB, dan ketahanan perbankan. Ia mengingatkan kepercayaan itu harus dijaga lewat belanja selektif dan reformasi, termasuk hilirisasi.
Presiden Prabowo Subianto di Munas HIPMI menegaskan pertumbuhan modern distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme, mengutip Liah Greenfeld. Di Hari Bhayangkara ke-80 ia menambahkan bahwa tanpa kepastian hukum tidak ada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ketiga jalur itu, nasionalisme, hukum, dan rating, tetap kosong jika publik merasa distribusi hasil tidak adil.
Membedah Gap antara Optimisme Pertumbuhan dan Realita Keraguan Publik
Paradoks yang paling keras datang dari pidato Prabowo di DPR. Ia mengakui terpukul karena jumlah penduduk miskin naik dari 46,1 persen pada 2017 menjadi 49,5 persen pada 2024, sementara kelas menengah menyusut dari 22,1 persen ke 17,4 persen, padahal pertumbuhan sekitar 5 persen bertahun-tahun seolah menjanjikan kekayaan tambahan 35 persen.
“Saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya,” ujarnya. Ia menargetkan rasio gini 0,362, 0,367 pada 2027, kemiskinan 6,0, 6,5 persen, dan pengangguran terbuka 4,30, 4,87 persen. Gap antara kurva pertumbuhan dan kesejahteraan riil itulah yang membuat optimisme pejabat sering dibaca sebagai jarak, bukan penenang.
Catatan Optimaise News menunjukkan sintesis sederhana: proyeksi 5,6, 6 persen, PMI 50,2, rating BBB, dan penghargaan fintech hanya bekerja jika diikat pada aset kepercayaan institusional yang digambarkan Iman. Tanpa itu, setiap paket stimulus bisa digugat sebagai kosmetik.
Apa yang Harus Diperbaiki Institusi agar Insentif dan Distribusi Sumber Daya Sejalan
Resep Iman tidak berputar pada slogan. Ia menuntut kinerja institusi yang bisa diukur, insentif yang tidak memihak segelintir, dan distribusi sumber daya yang terasa di sektor riil. Misbakhun menekankan belanja tepat sasaran; Prabowo menuntut kepastian hukum; Ibas menuntut etika di pasar modal. Semuanya bertemu di titik yang sama: publik harus melihat hasil, bukan hanya mendengar penjelasan.
Bagi UMKM dan rumah tangga, artinya kebijakan harga pangan-energi, perlindungan sosial, dan hilirisasi harus terasa di kas harian, sementara penegakan hukum memberi kepastian kontrak. Tanpa keselarasan itu, target pertumbuhan tetap rawan dibaca sebagai angka di atas kertas.
