Bandung, Optimaise News – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meresmikan groundbreaking Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL Legok Nangka di Nagreg, Kabupaten Bandung, Selasa 29 Juli 2026. Acara dihadiri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Proyek ini langsung memecahkan tumpukan sampah Bandung Raya sekaligus menghilangkan hambatan pasokan listrik yang selama ini menghalangi investor masuk.
Selain memproduksi listrik sekitar 40 MW, Dedi menyingkap praktik percaloan di BUMD yang merugikan kas daerah. Reformasi ini memberi dampak ganda bagi warga dan dunia usaha: sampah terkelola, listrik stabil, serta iklim investasi lebih bersih.
Groundbreaking Legok Nangka: dari tumpukan sampah jadi sumber listrik 40 MW
PSEL atau TPPAS Legok Nangka mengubah tumpukan sampah rumah tangga Bandung Raya menjadi sumber listrik yang andal. Kapasitas yang diproyeksikan mencapai 40 MW. Nilai investasi yang digelontorkan sekitar 400 juta dolar AS atau setara Rp7,2 triliun.
PLN berkomitmen menyerap listrik dari fasilitas ini selama 20 tahun. Target commercial operation date atau COD ditetapkan 2029. Pengolahan ini juga diperkirakan mengurangi emisi setara 311.874 ton CO2 ekuivalen.
Hambatan listrik investor dan target Jabar sebagai produsen energi terbesar
Dedi Mulyadi menekankan bahwa ketidakpastian pasokan listrik menjadi penghalang langsung bagi calon investor di Jawa Barat. Banyak rencana penanaman modal tertunda hanya karena listrik belum terjamin stabil.
Dengan PSEL Legok Nangka, hambatan itu mulai dihilangkan. Dedi menargetkan Jawa Barat menjadi provinsi penghasil listrik terbesar di Indonesia lewat pengembangan PLTS, geothermal, dan PLTSa seperti proyek ini.
Kritik Dedi terhadap BUMD: percaloan, skema Trans Jabar, dan dana migas
Dalam kesempatan yang sama Dedi melontarkan kritik tajam terhadap BUMD Jawa Barat. Ia menyoroti praktik percaloan yang kental dan minim transparansi. Kondisi itu dinilai merugikan kas daerah secara nyata.
Contoh yang disebut mencakup skema Trans Jabar melalui PT Jasa Sarana serta dana bagi hasil migas yang tak masuk ke kas daerah. Reformasi BUMD dengan memutus rantai perantara ini terkait langsung dengan perbaikan iklim investasi dan kepastian listrik bagi dunia usaha.
Ekspansi ke Bogor-Bekasi-Cirebon serta penyerapan 1.500 tenaga kerja
Model serupa direncanakan diperluas ke Bogor Raya, Depok, Bekasi, dan Cirebon. Langkah itu akan memperluas solusi sampah sekaligus menambah pasokan listrik di kawasan padat tersebut.
PSEL Legok Nangka sendiri diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Bagi warga Bandung Raya manfaatnya langsung terasa: tumpukan sampah berkurang dan listrik lebih stabil mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari.
Konsistensi lintas gubernur hingga kepastian investasi dan COD 2029
Proyek ini kelanjutan gagasan yang sudah digagas sejak era Gubernur Ahmad Heryawan dan Bey Machmudin. Setelah regulasi pusat lengkap dan investor siap, Dedi membawa gagasan itu ke tahap groundbreaking.
Konsistensi lintas gubernur memberi kepastian tinggi bagi investor. Target COD 2029 menjadi penanda bahwa fasilitas waste-to-energy ini benar-benar akan beroperasi dan memperkuat ambisi energi bersih Jawa Barat.
