Bandung, Optimaise News – Pemerintah Kota Bandung resmi menyerahkan aset Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Acara berlangsung di Balai Kota Bandung pada 29 Juli 2026.
Inti artikel
- Pemerintah Kota Bandung resmi menyerahkan aset Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Acara berlangsung di Balai Kota Bandung pada 29 Juli 2026
- Wali Kota Muhammad Farhan dan Gubernur Dedi Mulyadi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Berita Acara Serah Terima
Wali Kota Muhammad Farhan dan Gubernur Dedi Mulyadi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Berita Acara Serah Terima. Status jalan yang sudah ditetapkan sebagai jalan provinsi menjadi landasan penataan kawasan lebih terintegrasi.
Proses Administratif Penandatanganan NPHD dan BAST
Penyerahan aset mencakup tanah jalan, konstruksi jalan, serta seluruh sarana prasarana dan utilitas sepanjang Jalan Cihampelas. Dokumen lengkap disiapkan agar proses berjalan mulus tanpa hambatan hukum.
Pemkot Bandung telah memenuhi semua ketentuan administratif sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Pejabat terkait hadir menyaksikan agar serah terima sah secara formal.
Optimaise News mencatat bahwa seluruh berkas diperiksa ulang sebelum tandatangan. Langkah ini memastikan aset berpindah tangan dengan tertib dan akuntabel.
Alasan Status Jalan Cihampelas Jadi Jalan Provinsi
Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 30 Juni 2026 menetapkan Jalan Cihampelas sebagai jalan provinsi. Status baru itu membuka ruang pengelolaan lintas wilayah yang lebih luas.
Pemkot menilai jalan utama ini membutuhkan penanganan berskala lebih besar. Penetapan status memudahkan alokasi anggaran dan koordinasi teknis antar lembaga.
Perubahan status bukan semata administratif. Ia menjadi fondasi bagi revitalisasi kawasan wisata dan ekonomi yang selama ini ramai pengunjung.
Rencana Pembongkaran Teras Cihampelas melalui Lelang
Teras Cihampelas akan dibongkar lewat lelang terbuka. Perusahaan pemenang wajib membayar nilai ekonomi tertentu kepada Pemprov Jabar.
Mekanisme lelang dipilih setelah konsultasi dengan BPK, BPKP, dan KPK. Tujuannya mencegah kerugian negara sekaligus menjaga transparansi proses.
Target administrasi selesai dalam satu bulan. Kawasan diharapkan siap ditata total pada Oktober 2026 tanpa penundaan berarti.
Nilai ekonomi yang dibayar pemenang lelang masuk kas provinsi. Skema ini menjaga aset negara tetap terlindungi selama pembongkaran berlangsung.
Manfaat Penataan Kawasan bagi Kota Bandung
Tidak ada tukar guling dalam hibah ini. Manfaat utama bagi Bandung adalah penataan kawasan yang lebih terintegrasi dan modern.
Pemprov berkomitmen mempertahankan pohon-pohon besar sebagai identitas kawasan. Elemen hijau itu tetap dijaga selama proses revitalisasi.
Penataan diharapkan meningkatkan daya tarik wisata, kelancaran lalu lintas, dan nilai ekonomi lokal. Warga Bandung mendapat lingkungan lebih tertata tanpa kehilangan ciri khas Cihampelas.
Integrasi pengelolaan memudahkan pemeliharaan jangka panjang. Kota tidak lagi menanggung beban sendiri atas jalan yang kini berstatus provinsi.
Kolaborasi Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya sinergi dua level pemerintahan. Kolaborasi ini menjadi model penataan aset bersama di Jawa Barat.
Wali Kota Farhan menyatakan dukungan penuh atas revitalisasi. Kedua belah pihak sepakat menjaga kelancaran proses hingga kawasan siap digunakan.
Timeline dari penandatanganan hingga Oktober 2026 disusun rapi. Fokus utama tetap pada penataan pohon besar dan infrastruktur pendukung agar hasil akhir berkualitas.
Sintesis proses hibah, lelang, dan manfaat membentuk narasi utuh. Kerja sama ini membuktikan bahwa aset publik bisa dikelola lebih efektif lintas batas administrasi.
