Jakarta, Optimaise News – Wakil Ketua Umum BPP GINSI Erwin Taufan mempersoalkan pengenaan Depo Congestion Surcharges atau DCS pada trucking. Biaya tambahan itu muncul akibat macet layanan depo empty di luar Tanjung Priok. Importir persoalkan kutipan Depo Congestion Surcharges karena dinilai sepihak tanpa dialog.
Inti artikel
- Wakil Ketua Umum BPP GINSI Erwin Taufan mempersoalkan pengenaan Depo Congestion Surcharges atau DCS pada trucking
- Biaya tambahan itu muncul akibat macet layanan depo empty di luar Tanjung Priok
- Importir persoalkan kutipan Depo Congestion Surcharges karena dinilai sepihak tanpa dialog
Erwin mendesak agar DCS dibahas dulu bersama asosiasi pemilik barang seperti GINSI. Pemerintah dan instansi terkait diminta benahi tata kelola depo empty sebagai sumber kemacetan. Langkah itu agar tidak bertentangan dengan program efisiensi cost logistik nasional. Optimaise News mencatat desakan ini krusial bagi kelancaran ekspor-impor.
Desakan Bahas DCS Bersama Pemilik Barang Dulu
Erwin Taufan menegaskan GINSI soroti pengenaan depo congestion yang dilakukan tanpa kesepakatan. Surcharge sepihak melanggar aturan karena wajib melalui kajian dan pembahasan bersama. Asosiasi pemilik barang harus duduk di meja dialog sejak awal.
Mereka yang menanggung beban di rantai pasok. Tanpa keterlibatan GINSI dan sejenisnya, kebijakan hanya menguntungkan satu pihak. Trust antar pelaku usaha logistik bisa retak.
Desakan muncul dari antrean panjang yang berulang. Ketidakpastian layanan membuat trucking terhambat berhari-hari. GINSI ingin mekanisme adil yang melindungi importir dan eksportir.
Dampak DCS terhadap Efisiensi Cost Logistik RI
Pengenaan DCS membuat beban biaya logistik naik. Kenaikan ini berlawanan dengan target efisiensi cost logistik yang digalakkan pemerintah. Importir harus bayar lebih untuk trucking yang tetap macet.
Tidak ada jaminan kelancaran impor maupun pengembalian kontainer empty. Biaya bertambah tapi antrean di depo tetap panjang. Efisiensi nasional justru terancam gagal tercapai.
Biaya tambahan berpotensi diteruskan ke harga barang. Konsumen akhir yang merasakan dampaknya. Daya saing ekspor RI juga rawan menurun di pasar global.
Akar Keterbatasan Fasilitas di Depo Empty Priok
Macet dipicu ketidakpastian layanan plus keterbatasan areal dan fasilitas depo empty. YOR depo kontainer Jakarta melonjak karena ketidakseimbangan arus logistik global dan ruang terbatas. Volume empty menumpuk tanpa diimbangi kapasitas.
Depo di kawasan Priok kewalahan menampung kontainer. Akses jalan dan alat bongkar muat tidak memadai. Proses penumpukan serta pengambilan jadi lambat.
Ketidakseimbangan global membuat arus masuk lebih tinggi dari keluar. Ruang depo yang sempit memperparah antrean trucking. Akar inilah yang harus dibenahi sebelum ada surcharge.
Ancaman Macet Berulang bagi Arus Ekspor-Impor
Kemacetan berulang di depo empty Tanjung Priok-Cilincing-Marunda-Cakung mengancam logistik dan ekonomi nasional. Arus ekspor-impor bisa tersendat sistemik jika dibiarkan. Trucking terhambat berarti kontainer tertahan di pelabuhan.
Kapal dan gudang ikut terdampak rantai pasok. Industri manufaktur yang butuh bahan baku rawan terlambat produksi. Gangguan di empat kawasan depo itu berisiko merambat ke banyak sektor.
Ekonomi nasional bergantung pada kelancaran pelabuhan utama ini. Perbaikan fasilitas jadi keharusan agar tidak mengulang kemacetan. Tanpa itu, biaya dan waktu logistik terus membengkak.
Syarat Mekanisme B2B sebelum Surcharge Diterapkan
Surcharge sepihak melanggar aturan. Ia harus melalui kajian dan pembahasan bersama dulu. Mekanisme B2B menjadi syarat mutlak sebelum DCS diterapkan di lapangan.
GINSI mempersoalkan pengenaan tambahan biaya tanpa kesepakatan. Hanya dialog yang menghasilkan solusi seimbang. Operator depo dan pemilik barang harus sepakat soal tarif serta standar layanan.
Pemerintah bisa fasilitasi pembahasan lintas pihak. Tujuannya menjaga efisiensi tanpa membebani sepihak. Pengenaan depo congestion surcharges baru sah jika sudah melalui jalur B2B yang transparan.
Tanya Jawab seputar Depo Congestion Surcharges
Apa penyebab usulan Depo Congestion Surcharges?
Macet layanan depo empty di luar Tanjung Priok. Keterbatasan areal, fasilitas, dan YOR tinggi akibat ketidakseimbangan arus logistik global memicu antrean panjang.
Kenapa GINSI desak bahas dulu dengan pemilik barang?
Pengenaan sepihak melanggar aturan. Harus ada kajian bersama agar biaya tidak naik tanpa jaminan kelancaran impor maupun pengembalian empty.
Apa ancaman jika macet depo empty dibiarkan?
Arus ekspor-impor terganggu. Logistik dan ekonomi nasional terancam karena antrean berulang di Tanjung Priok, Cilincing, Marunda, serta Cakung.
