Bandung, Optimaise News – Pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung menuntut pengendalian risiko yang lebih ketat agar fasilitas pelayanan publik strategis tetap andal. Forum group discussion digelar 23 Juli 2026 di Hotel Shakti Bandung dengan kehadiran Ketua DPRD Asep Mulyadi, Toni Wijaya sebagai Wakil Ketua I, Rieke Suryaningsih selaku Wakil Ketua III, serta pimpinan Pansus 17 beserta anggotanya.
Inti artikel
- Toni Wijaya mendesak agar forum menghasilkan matriks pemetaan-mitigasi risiko yang utuh
- Matriks itu harus memuat pembagian peran, langkah antisipasi, dan mekanisme penyelesaian kendala
- FGD kedua tidak berdiri terpisah dari hasil sebelumnya
Toni Wijaya mendesak agar forum menghasilkan matriks pemetaan-mitigasi risiko yang utuh. Matriks itu harus memuat pembagian peran, langkah antisipasi, dan mekanisme penyelesaian kendala. Optimaise News mencatat FGD kedua ini memperkokoh fondasi regulasi, dukungan multiyear, serta kepastian hukum yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya.
Kelanjutan Fondasi Regulasi dan Dukungan Multiyear
FGD kedua tidak berdiri terpisah dari hasil sebelumnya. Pertemuan awal sudah meletakkan kerangka regulasi, dukungan anggaran multi tahun, dan kepastian hukum bagi proyek berskala besar. Kini pembahasan beralih ke operasionalisasi pengendalian risiko supaya implementasi di lapangan lebih terarah dan terukur.
Kehadiran seluruh pimpinan dewan menandakan dukungan politik yang kuat. Asep Mulyadi, Toni Wijaya, dan Rieke Suryaningsih hadir bersama Pansus 17 agar output forum dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah terkait. Sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar proyek multiyear tidak terhambat di tengah jalan.
Dengan fondasi hukum yang lebih mantap, penyiapan dokumen kontrak multi tahun bisa dilakukan lebih cermat. Hal ini mengurangi potensi sengketa di kemudian hari dan memberi kepastian bagi rekanan yang terlibat dalam proses pengadaan.
Tiga Kelompok Risiko yang Harus Dipetakan Utuh
Risiko administrasi dan hukum menempati posisi krusial. Seluruh berkas mulai dari perencanaan, proses lelang pengadaan barang jasa, sampai naskah perjanjian multi tahun perlu disiapkan secara teliti. Tujuannya agar terbebas dari temuan auditor maupun sengketa hukum yang bisa menghentikan aliran dana.
Risiko teknis dan kualitas diprioritaskan di atas sekadar target waktu. Spesifikasi bangunan, pertimbangan lingkungan, dan standar keselamatan kerja menjadi acuan utama. Gedung tersebut kelak berfungsi sebagai fasilitas pelayanan publik strategis sehingga mutu tidak boleh dikorbankan demi kecepatan semata.
Risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya harus dikenali sejak dini. Identifikasi awal memungkinkan tim proyek menyiapkan opsi solusi lebih cepat sebelum masalah membesar dan membebani anggaran daerah. Matriks yang diminta Toni Wijaya justru menempatkan tiga kelompok risiko ini dalam satu kerangka kerja yang saling terhubung.
Peran Ganda Inspektorat Daerah dan Pengawasan DPRD
Inspektorat Daerah memegang peran ganda yang strategis. Lembaga ini akan menjadi penerima gedung baru setelah konstruksi selesai, sekaligus berfungsi sebagai early warning system. Peran tersebut memastikan tata kelola proyek berjalan transparan dan akuntabel sejak tahap perencanaan hingga serah terima.
Sebagai sistem peringatan dini, Inspektorat dapat memberikan masukan korektif lebih awal bila muncul indikasi penyimpangan. Pendekatan ini memperkuat kontrol internal pemerintah daerah atas proyek infrastruktur yang melibatkan anggaran multi tahun dan kepentingan publik luas.
DPRD menegaskan fungsi penganggaran dan pengawasan secara bersamaan. Dewan berkomitmen menjaga agar proyek berjalan sesuai jadwal, bermutu baik, berbiaya terkendali, dan memberikan manfaat optimal bagi warga. Kehadiran Pansus 17 memperlihatkan keseriusan legislatif mendampingi eksekutif hingga output FGD benar-benar diterapkan.
Optimaise News menilai pendekatan komprehensif ini penting karena dua gedung tersebut menyangkut layanan pengawasan internal dan layanan kesehatan masyarakat. Kegagalan pengendalian risiko di salah satu sisi bisa berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik Kota Bandung.
