Jawa Barat, Optimaise News – Dedi Mulyadi selaku pimpinan Jawa Barat secara terbuka menegur Ngatiyana, Wali Kota Cimahi, karena peredaran tramadol ilegal masih marak di kotanya. Teguran itu disampaikan Selasa 4 Agustus 2026 di lobi BPSDM Jabar saat berlangsung rapat pencegahan korupsi bersama KPK.
Inti artikel
- Teguran itu disampaikan Selasa 4 Agustus 2026 di lobi BPSDM Jabar saat berlangsung rapat pencegahan korupsi bersama KPK
- Ia menyinggung status pensiunan TNI sang wali agar berani bergerak cepat
- “Gimana ini, banyak tramadol beredar
Ia menyinggung status pensiunan TNI sang wali agar berani bergerak cepat. “Gimana ini, banyak tramadol beredar. Ada warga juga yang jadi korban,” ujar Dedi di hadapan para pejabat.
Dedi Mulyadi Desak Aksi Cepat atas Peredaran Tramadol Cimahi
Menurut Dedi, banyak organisasi masyarakat justru membuat aparat ragu. “Banyak LSM, sehingga tidak ada yang berani menindak. Masa Pak Wali yang berlatar belakang TNI tidak berani menindak?” katanya tegas.
Ia menambahkan perintah langsung: “Jangan terlalu lama. Harus ditindak. Sikat saja, Bapak kan tentara, masa tidak berani.” Ngatiyana hanya menjawab singkat bahwa langkah penanganan sedang disiapkan.
Obat tersebut kerap dijual sembunyi-sembunyi lewat gerai kecantikan atau warung kecil di tepi jalan. Dedi menilai praktik ilegal ini berpotensi merusak moral anak muda se-Jawa Barat. Optimaise News mencatat isu ini menjadi perhatian karena menyentuh kesehatan publik.
Dorongan Warga dan Sayembara Pelaporan Obat Keras
Sebelumnya Dedi sudah membuka kompetisi berhadiah agar warga melaporkan atau mengunggah foto tempat yang menjual obat keras terlarang. Langkah itu diharapkan mempercepat penindakan tanpa menunggu birokrasi lambat.
Bagi pelaku usaha kecil di Cimahi, teguran ini menjadi sinyal untuk cermat memilih pemasok. Warung yang cuma jualan kosmetik atau kebutuhan harian bisa kena imbas jika ketahuan ikut peredaran tramadol.
Dedi menekankan tindakan tegas harus segera diambil agar generasi muda terlindungi. Ia mendorong Ngatiyana memanfaatkan pengalaman militer untuk memimpin razia dan menutup celah peredaran. Optimaise News menilai pendekatan ini memadukan tekanan pejabat dengan partisipasi warga agar hasilnya terasa di lapangan.
Rapat di BPSDM hari itu menjadi momentum publik. Dedi tidak hanya memberi teguran, tapi juga mengaitkan tanggung jawab moral pejabat daerah dengan latar belakang mereka. Warga diminta tetap waspada dan memanfaatkan kanal pelaporan yang sudah dibuka.
Ngatiyana kini berada di bawah sorotan untuk membuktikan kesiapan penanganan. Jika realisasi lamban, tekanan dari Gubernur bisa berlanjut. Peredaran obat keras ilegal di pinggiran kota tetap menjadi ancaman yang perlu dibersihkan habis.
