Jakarta, Optimaise News – Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menempatkan sekitar 70 dari 100 penduduk usia 15, 79 tahun dalam kategori well literate, dengan indeks literasi 69,57 persen. Angka itu sudah melampaui sasaran RPJMN literasi 69,35 persen dan inklusi 93 persen, seiring indeks inklusi keuangan yang mencapai 93,61 persen.
Inti artikel
- Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan capaian tersebut di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026
- Untuk pertama kalinya SNLIK disajikan hingga level provinsi
- DKI Jakarta memimpin indeks literasi keuangan dengan 84,01 persen, sekaligus mencatat inklusi tertinggi 99,74 persen
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan capaian tersebut di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026. Berdasarkan sumber yang dihimpun Optimaise News, indeks literasi naik 2,93 basis poin dari 66,64 persen pada 2025, menandai kemajuan pemahaman keuangan masyarakat secara nasional.
Indeks literasi keuangan tertinggi di 38 provinsi
Untuk pertama kalinya SNLIK disajikan hingga level provinsi. DKI Jakarta memimpin indeks literasi keuangan dengan 84,01 persen, sekaligus mencatat inklusi tertinggi 99,74 persen. Di ujung spektrum, Papua Pegunungan berada di 17,55 persen untuk literasi dan 71,38 persen untuk inklusi, menyoroti kesenjangan wilayah yang masih lebar.
Peta 38 provinsi itu memberi landasan kebijakan yang lebih rinci. Aceh, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta juga menonjol pada literasi keuangan syariah, sementara banyak daerah masih membutuhkan penguatan akses dan pemahaman produk keuangan yang sesuai kebutuhan lokal.
Gap urban-perdesaan dan kategorisasi layanan keuangan
Di kawasan perkotaan indeks literasi mencapai 72,54 persen, sementara perdesaan 64,42 persen. Kesenjangan itu mencerminkan perbedaan akses informasi, infrastruktur layanan, dan kebiasaan pengelolaan uang sehari-hari antara dua tipologi wilayah.
Menurut jenis layanan, literasi keuangan konvensional berada di 69,57 persen, jauh di atas literasi syariah 43,07 persen. Amalia menegaskan, “Pada tahun 2026, literasi keuangan konvensional sebesar 69,57%, sementara syariah sebesar 43,07%. Jika dibandingkan tahun 2026, capaian indeks literasi keuangan konvensional meningkat sekitar 2,93 persen basis poin.”
Kelompok pendidikan dasar memperlihatkan lonjakan paling tajam, naik 5,06 poin pada responden yang menamatkan SD. Usia produktif 26, 35 tahun mencatat inklusi tertinggi 96,27 persen. Indeks literasi laki-laki dan perempuan seimbang di 69,61 persen, menandakan penutupan celah gender pada pemahaman keuangan dasar.
Meningkatnya inklusi layanan keuangan hingga 93,61%
Inklusi keuangan nasional naik 0,87 poin persentase, dari 92,74 persen (2025) menjadi 93,61 persen. Perkotaan menyentuh 95,47 persen (naik 0,99 poin), perdesaan 90,39 persen (naik 0,36 poin). Inklusi konvensional bergerak dari 92,61 persen ke 93,52 persen, mendorong elevasi nasional.
Inklusi mengukur ketersediaan dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan. Di segmen syariah, inklusi tercatat 13,24 persen, masih jauh di bawah penetrasi konvensional dan menandai ruang perluasan produk syariah yang aman dan dipahami publik.
Kesadaran penjaminan simpanan juga terekam: 62,51 persen penduduk usia 15, 79 tahun mengetahui simpanan dijamin; 46,31 persen mengenal LPS atau logo LPS; pengetahuan jaminan polis asuransi selain BPJS masih 12,47 persen. Data ini menyiratkan literasi akses belum otomatis berarti pemahaman perlindungan konsumen.
Metodologi survei 75.000 responden melalui CAPI
SNLIK 2026 mewawancarai 75.000 responden di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada 26 Januari, 18 Februari 2026. Wawancara tatap muka memakai Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) lewat aplikasi FASIH Mobile, dengan dukungan ribuan petugas lapangan.
Literasi diukur lewat lima unsur: pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Seseorang digolongkan well literate bila kelima parameter terpenuhi. Amalia menjelaskan, “Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa Indeks Literasi Keuangan tahun 2026 adalah sebesar 69,57% yang artinya sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate.”
Kolaborasi BPS-OJK-LPS dan korelasi dengan RPJMN
Survei digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dukungan OJK dan LPS memungkinkan laporan diperluas hingga level provinsi, bukan hanya ringkasan nasional seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dalam rangkuman Optimaise News, Komisaris OJK Friderica Widyasari Dewi menilai raihan 2026 melampaui target RPJMN untuk literasi 69,35 persen dan inklusi 93 persen. Temuan ini menjadi rujukan merancang program literasi, penajaman fokus desa, dan penguatan edukasi syariah di daerah dengan indeks rendah.
Secara utuh, tren literasi, inklusi, gender seimbang, serta lonjakan pada lulusan SD menunjukkan pemberdayaan keuangan yang lebih holistik. Namun peta provinsi, gap urban, rural, dan literasi syariah yang tertinggal menuntut kebijakan terfokus, bukan hanya selebrasi angka nasional.
