Ketegangan Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas membuat proyeksi defisit APBN 2026 dinilai berpeluang melebar. Harga minyak global naik tajam dan berisiko menambah beban subsidi serta kompensasi di anggaran negara.
Menurut pantauan Optimaise News, topik defisit APBN kembali ramai dibahas setelah serangan balasan kedua negara mengoyak gencatan senjata yang belum genap sebulan. Indonesia sebagai net importir minyak sangat peka terhadap lonjakan harga energi dunia.
Harga minyak melonjak usai ketegangan AS-Iran
Kesepakatan damai AS dan Iran tak bertahan lama. Sekitar tiga bulan lalu keduanya sempat setuju gencatan senjata sekaligus membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Dalam beberapa hari terakhir, serangan balasan kembali dilancarkan. Iran mengirim serangan ke sekutu AS di kawasan Teluk dan membatalkan nota kesepahaman dengan Washington.
Harga minyak naik sekitar 4,9 persen dari US$75,2 per barel pada Jumat, 10 Juli, ke US$78,9 per barel pada Senin, 13 Juli 2026. Pada 16 Juli 2026, harga sudah menyentuh US$85,28 per barel.
Kenapa defisit APBN 2026 rawan melebar
Fluktuasi harga minyak global berdampak langsung ke APBN karena Indonesia mengimpor minyak. Indonesian Crude Price atau ICP merupakan asumsi dasar ekonomi makro dengan sensitivitas terbesar terhadap anggaran, bahkan melebihi pergerakan nilai tukar.
Baca juga: Berita dan Informasi Pidato Presiden Terkini dan Terbaru · Berita dan Informasi Rupiah Bergejolak Terkini dan Terbaru
Bila harga ICP naik, belanja subsidi dan kompensasi energi cenderung membengkak. Itulah jalur utama yang bisa membuat defisit APBN 2026 meleset dari proyeksi awal.
Pada semester I/2026, defisit sempat mengecil, tetapi subsidi dan kompensasi meroket hingga Rp233 triliun. Tekanan serupa bisa berulang jika harga minyak bertahan tinggi.
Angka defisit yang sudah tercatat
Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya mengumumkan defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun per Maret 2026, atau naik 130,4 persen. Pada Januari 2026, defisit tercatat Rp54,6 triliun.
Laporan lain menyebut defisit APBN sempat berada di kisaran 2,81 persen terhadap PDB dengan SiLPA Rp72,4 triliun. Badan Anggaran DPR pernah memproyeksikan defisit akhir 2026 turun ke 2,56 persen.
S&P meramal defisit APBN 2026 masih di bawah 3 persen, meski beban utang tetap tinggi. OECD sempat mewanti-wanti defisit bisa menyentuh 3 persen jika tekanan fiskal berlanjut.
Batas 3 persen dan target defisit yang lebih ramping
Pemerintah berkomitmen menjaga defisit di bawah 3 persen PDB, sejalan pesan Presiden Prabowo untuk menahan rasio utang di level 40 persen. Untuk 2027, defisit APBN ditargetkan maksimal 2,4 persen.
Menkeu Purbaya juga mengkaji usulan tambahan anggaran hingga ratusan triliun rupiah sambil menyeleksi pos belanja agar apbn defisit tetap terkendali. Revisi UU Keuangan Negara yang sempat dibahas DPR, termasuk wacana menghapus batas defisit 3 persen, masih menjadi isu sensitif di pasar.
Apa arti defisit APBN bagi fiskal dan rupiah
Secara sederhana, defisit APBN adalah kondisi belanja negara lebih besar daripada penerimaan dalam satu tahun anggaran. Defisit yang melebar biasanya diisi lewat utang, sehingga beban bunga dan sentimen terhadap rupiah ikut terpengaruh.
Optimaise News mencatat, pelemahan rupiah dan target penerimaan pajak yang berat masih menjadi latar 2026. Kemenkeu sempat memprediksi penerimaan pajak 2026 berisiko tak mencapai target Rp2.357,7 triliun.
Bagi pembaca, pantau ICP, realisasi subsidi energi, dan rilis realisasi APBN bulanan. Ketiga indikator itu paling cepat memberi sinyal apakah defisit APBN 2026 masih dalam jalur aman atau mulai melebar.
