Badan Legislasi DPR RI menyetujui harmonisasi RUU perubahan ketiga UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada 20 Juli 2026. Keputusan pleno itu secara sadar memisahkan hak serta kewajiban pengemudi transportasi berbasis teknologi dari draf utama.
Inti artikel
- Badan Legislasi DPR RI menyetujui harmonisasi RUU perubahan ketiga UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada 20 Juli 2026
- Keputusan pleno itu secara sadar memisahkan hak serta kewajiban pengemudi transportasi berbasis teknologi dari draf utama
- Pemisahan isu ojol menjadi sinyal DPR ingin kajian mendalam khusus pekerja ekonomi gig lewat dua opsi RUU prioritas
Pemisahan isu ojol menjadi sinyal DPR ingin kajian mendalam khusus pekerja ekonomi gig lewat dua opsi RUU prioritas. Langkah ini sekaligus membentuk badan baru pengelola dana korban kecelakaan. Optimaise News mencatat RUU LLAJ kini berfungsi sebagai payung umum saja.
Keputusan Pleno Baleg atas Harmonisasi RUU LLAJ
Rapat pleno Baleg menyepakati draf yang telah digodok panitia kerja. Ketua Panja Martin Manurung menegaskan pembahasan teknis maupun substansi sudah tuntas. Fraksi-fraksi memberikan dukungan penuh pada hari yang sama.
Pengambilan keputusan dipimpin anggota termasuk Bob Hasan. Draf RUU perubahan ketiga UU LLAJ disetujui untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Fokus utama tetap pada aspek lalu lintas umum tanpa memuat detail ekonomi gig.
Alasan Aturan Pengemudi Daring Dipisah dari UU Lalu Lintas
Martin Manurung menjelaskan isu pengemudi daring butuh kajian lebih dalam. RUU LLAJ hanya mengamanatkan ketentuan lebih lanjut tanpa merinci hak dan kewajiban mereka. Posisi ini dipilih agar UU LLAJ tetap menjadi payung umum yang secara sadar memisahkan isu ekonomi gig.
Pemisahan mencegah substansi menjadi terlalu padat. Aturan spesifik ojol dianggap lebih cocok diatur di undang-undang tersendiri. Pendekatan ini memberi ruang dialog dengan platform dan serikat pekerja.
Di sisi lain, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan menegaskan usulan kenaikan tarif ojol 8-15 persen belum final. Status tarif masih menunggu kajian lanjutan yang sejalan dengan proses legislasi terpisah.
Dua Opsi RUU Prioritas yang Akan Menampung Hak Ojol
Substansi hak dan kewajiban pengemudi transportasi berbasis teknologi akan masuk RUU Transportasi Online. Alternatif lain adalah RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig. Kedua rancangan itu sudah tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Opsi pertama menitikberatkan pada skema operasional dan hubungan dengan platform. Opsi kedua lebih luas mencakup perlindungan sosial dan keamanan kerja. DPR akan memilih jalur yang paling matang setelah kajian mendalam.
Kehadiran dua opsi memberi fleksibilitas. Pemerintah dan pemangku kepentingan bisa memberi masukan tanpa membebani UU LLAJ. Proses ini diharapkan menghasilkan aturan yang lebih adil bagi mitra pengemudi.
Badan Baru Pengelola Dana Kecelakaan Transportasi
Pasal 239 diubah sehingga dana kecelakaan dikelola Badan Perlindungan Kecelakaan Transportasi. Badan baru tersebut dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Tujuannya memastikan penanganan korban lebih terkoordinasi dan transparan.
Dana yang dikumpulkan selama ini akan dialihkan pengelolaannya. Badan ini diharapkan mempercepat klaim dan memperbaiki sistem pencatatan. Perubahan pasal itu menjadi bagian penting dari harmonisasi RUU LLAJ.
Pembentukan lewat undang-undang memberi landasan hukum kuat. Keberadaan badan ini melengkapi pemisahan isu ojol. Fokus pada korban kecelakaan tetap terjaga di level sistemik.
Penyesuaian Teknis Bahasa dan Nomenklatur dalam Draf
Panja telah menyelesaikan perbaikan teknis bahasa. Penyesuaian mencakup nomenklatur sesuai peraturan presiden yang berlaku. Definisi kereta gandengan dan istilah lain diselaraskan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Perubahan redaksional dilakukan agar draf mudah dipahami. Beberapa frasa disesuaikan agar tidak menimbulkan tafsir ganda. Semua perbaikan teknis disepakati sebelum pleno.
Langkah ini memastikan draf siap masuk pembahasan lanjutan. Konsistensi istilah menjadi perhatian utama agar tidak bentrok dengan regulasi lain. Hasilnya adalah naskah yang lebih rapi dan operasional.
Tanya Jawab seputar Pemisahan Ojol dan RUU LLAJ
Mengapa aturan ojol dipisah dari RUU LLAJ?
DPR menilai pekerja ekonomi gig memerlukan kajian khusus. RUU LLAJ hanya mengamanatkan ketentuan lebih lanjut tanpa merinci hak-kewajiban. Pemisahan menjaga RUU LLAJ sebagai payung umum.
RUU apa yang akan menampung hak ojol?
Ada dua opsi di Prolegnas Prioritas 2026, yaitu RUU Transportasi Online atau RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig. Kedua jalur itu sudah disiapkan untuk menampung substansi lengkap.
Bagaimana status kenaikan tarif ojol 8-15 persen?
Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan menyatakan usulan itu belum final. Keputusan menunggu proses kajian yang berjalan paralel dengan legislasi terpisah.
Optimaise News akan terus memantau perkembangan kedua RUU prioritas dan pembentukan badan baru tersebut.
