Surabaya, Optimaise News – Fenomena ratusan ribu kepala keluarga yang secara sadar menolak bansos lewat sistem digital ini sekaligus menyingkap skala keadilan baru bagi yang selama ini terlewat. Di Surabaya, program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi yang diuji coba dari 20 Juni hingga 7 Juli 2026 telah menghasilkan data yang sangat menggembirakan.
Inti artikel
- Proses pendataan dan verifikasi penerima bansos dulu memakan waktu berbulan-bulan karena harus melalui rantai birokrasi yang panjang
- Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa ini adalah hasil besar dari digitalisasi layanan publik
- Untuk menjangkau hampir seluruh keluarga di Surabaya, ada 13.094 agen yang dilibatkan
Dari Berbulan-bulan ke Hitungan Menit: Cara Verifikasi Baru Bekerja
Proses pendataan dan verifikasi penerima bansos dulu memakan waktu berbulan-bulan karena harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Kini, berkat sistem baru, yang menggabungkan data NIK dari Dukcapil, kartu Indonesia sehat atau IKD, serta teknologi face recognition, warga bisa dicek keasliannya hanya dalam waktu 15 hingga 45 menit saja. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa ini adalah hasil besar dari digitalisasi layanan publik.
Siapa Saja 13 Ribu Agen yang Menjangkau Satu Juta KK
Untuk menjangkau hampir seluruh keluarga di Surabaya, ada 13.094 agen yang dilibatkan. Mereka berasal dari kalangan aparatur sipil negara, pendamping Program Keluarga Harapan, tenaga kesejahteraan sosial, perangkat kelurahan dan desa, serta unsur masyarakat. Agen-agen ini membantu mendaftarkan keluarga kepala keluarga baik secara langsung di rumah maupun melalui aplikasi Sayang Warga.
Angka Layak, Angka Tertolak, dan Pelajaran dari Uji Coba Nasional
Dari total pendaftaran, 334.560 keluarga didaftarkan oleh agen sedangkan 62.673 orang mendaftar sendiri lewat aplikasi. Capaian keseluruhan mencapai 99,94 persen. Sebanyak 119.000 keluarga dinyatakan layak menerima bantuan sosial, sementara 359.856 keluarga memilih menolak atau mengundurkan diri karena merasa tidak berhak. Angka-angka ini menjadi bukti bahwa sistem baru ini berhasil membersihkan data yang salah sasaran sekaligus menunjukkan partisipasi warga yang tinggi.
Apresiasi Pusat: Anggaran Perlindungan Sosial Harus Tepat Sasaran
Pemerintah pusat memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan uji coba di Surabaya. Kepala Badan Komunikasi dan Informasi RI Muhammad Qodari berkunjung ke Kecamatan Tambaksari pada 28 Juli 2026 dan menyampaikan bahwa anggaran untuk perlindungan sosial mencapai sekitar Rp1.300 triliun yang setara dengan 30 persen APBN harus dialokasikan tepat sasaran. Surabaya merupakan salah satu dari 42 daerah yang menjadi percontohan nasional untuk program ini.
Apa Artinya bagi Warga: IKD, Agen, dan Face Recognition
Bagi masyarakat umum, sistem ini membawa manfaat langsung. IKD memungkinkan verifikasi kependudukan yang akurat tanpa harus datang ke kantor. Bagi warga yang tidak memiliki smartphone, agen akan datang ke rumah untuk mendaftarkan mereka. Face recognition digunakan untuk memastikan identitas akurat dan mencegah duplikasi data, sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran dan keadilan lebih terjamin.
