Surabaya, Optimaise News – Inspektur Kota Surabaya Ikhsan mengonfirmasi pada Rabu 12 Agustus 2026 bahwa Inspektorat mengandalkan 26 auditor untuk menajamkan pengawasan internal terhadap seluruh perangkat daerah. Angka Reformasi Birokrasi kota yang mencapai 100,77 pada 2025 menjadi cerminan dampak pola yang dijalankan, sehingga pemkot surabaya perkuat capaian lewat pendampingan yang terukur.
Inti artikel
- Langkah itu menempatkan auditor kawal kinerja sebagai ujung tombak harian, bukan sekadar pemeriksa akhir
- Keterbatasan personel memaksa Inspektorat merancang pengawasan yang rapi dan saling terhubung
- Ikhsan menjelaskan bahwa tenaga auditor 26 orang harus mampu menjangkau banyak perangkat daerah tanpa mengorbankan kedalaman pendampingan
Langkah itu menempatkan auditor kawal kinerja sebagai ujung tombak harian, bukan sekadar pemeriksa akhir. Setiap petugas menangani sekitar tiga unit kerja lewat jadwal bulanan yang terstruktur, sementara perangkat daerah diperkenankan meminta arahan Inspektorat sebelum program diluncurkan.
Pemkot Surabaya Perkuat SPIP, 26 Auditor Kawal Kinerja lewat Pola Terintegrasi
Keterbatasan personel memaksa Inspektorat merancang pengawasan yang rapi dan saling terhubung. Ikhsan menjelaskan bahwa tenaga auditor 26 orang harus mampu menjangkau banyak perangkat daerah tanpa mengorbankan kedalaman pendampingan. Karena itu pola bulanan digeser dari sekadar penjaminan kualitas di ujung proses menjadi kehadiran berkesinambungan sejak perencanaan.
Ruang lingkup mencakup penyusunan rencana, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga tahap pengendalian. Setiap auditor menjalankan pendampingan rutin serta pemeriksaan berkala, sehingga potensi deviasi dapat dideteksi lebih awal. Model ini menjadikan 26 auditor kawal kinerja sebagai mitra kerja, bukan hanya pengawas eksternal.
Perangkat daerah diberi keleluasaan untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Mekanisme tersebut mengurangi risiko keliru di lapangan dan mempercepat koreksi bila ada indikasi penyimpangan. Optimaise News mencatat pendekatan preventif ini menjadi pembeda dibanding model pemeriksaan yang hanya muncul di akhir tahun anggaran.
GRMS Sejak 2005 Menopang Pendampingan Bulanan
Sejak 2005 Pemerintah Kota Surabaya memakai Government Resource Management System sebagai tulang punggung integrasi data. Sistem tersebut memungkinkan auditor memantau progress perangkat daerah secara real-time tanpa harus menunggu laporan fisik lengkap. Pendampingan bulanan menjadi lebih efisien karena temuan dapat ditindaklanjuti dalam siklus yang sama.
Ikhsan menekankan bahwa keterbatasan jumlah tenaga justru mendorong kreativitas tata kelola. Pengawasan yang terintegrasi lewat GRMS mengurangi tumpang tindih jadwal dan memastikan setiap perangkat daerah menerima frekuensi visit yang merata. Dengan rasio sekitar tiga unit per auditor, intensitas komunikasi tetap terjaga.
Fokus Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diarahkan pada pengendalian risiko kecurangan, terutama di lini pelayanan publik. Risiko fraud di layanan langsung ke warga digarisbawahi karena dampaknya paling cepat dirasakan masyarakat. Auditor dilatih membaca pola transaksi dan alur kerja yang rawan, lalu memberikan rekomendasi perbaikan sebelum masalah membesar.
Dampak Skor Reformasi Birokrasi dan Berita Pengawasan Internal Terbaru
Nilai Reformasi Birokrasi Surabaya yang menembus 100,77 pada 2025 memberikan sinyal bahwa rantai pengawasan internal berjalan efektif. Capaian itu tidak berdiri sendiri; ia ditopang oleh kehadiran 26 auditor yang aktif mendampingi, bukan hanya mengaudit di ujung. Berita pengawasan internal terbaru dan terkini menunjukkan kota ini memilih model preventif ketimbang reaktif.
Dengan kerangka SPIP yang diperkuat, pemkot surabaya perkuat integritas proses dari hulu ke hilir. Perangkat daerah yang terbiasa berkonsultasi dini cenderung memiliki dokumentasi lebih rapi dan risiko lebih terkendali. Hasilnya, laporan kinerja lebih konsisten dan temuan berulang berkurang.
Ikhsan menegaskan bahwa pola terstruktur ini akan terus dipertahankan. Setiap auditor tetap bertanggung jawab atas cluster perangkat daerah yang sama agar cumulative knowledge tidak hilang setiap rotasi. Pendekatan itu menjadikan pengawasan lebih prediktif dan mendukung target pelayanan publik yang andal.
Bagi warga, kehadiran auditor di setiap tahap berarti layanan publik mendapat filter ganda. Risiko kecurangan yang menyentuh antrean, perizinan, atau bantuan sosial digarap lebih dini. Optimaise News menilai model ini relevan dengan tekanan beban kerja yang tinggi di kota metropolitan seperti Surabaya.
Ke depan, Inspektorat akan menjaga frekuensi pendampingan bulanan sambil memanfaatkan data GRMS untuk prioritisasi. Fokus residual tetap pada unit yang mengelola layanan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan 26 auditor yang sudah terbiasa menangani cluster masing-masing, pemkot berharap skor reformasi birokrasi tetap stabil dan bahkan meningkat.
Keseluruhan skema membuktikan bahwa jumlah personel terbatas bukan penghalang bila tata kelola dirancang terintegrasi. Auditor kawal kinerja, pendampingan sejak perencanaan, dan sistem digital sejak 2005 menjadi tiga pilar yang saling menopang. Hasilnya terlihat pada angka 100,77 dan pada rasa aman perangkat daerah saat merancang program baru.
