Konsentrasi kuasa pasangan Presiden Daniel Ortega dan Rosario Murillo serta penindasan massal sejak 2018 menjadi alasan utama kecaman Kepala HAM PBB Volker Türk terhadap rencana pemerintah Nikaragua menghapus penyelenggaraan pemilu. Türk menilai langkah itu memperburuk krisis kebebasan politik di negara Amerika Tengah itu pada Juli 2026.
Inti artikel
- Türk menilai langkah itu memperburuk krisis kebebasan politik di negara Amerika Tengah itu pada Juli 2026
- Kepala ham pbb itu menekankan kewajiban internasional agar warga dari segala sudut pandang bisa memilih dan mencalonkan diri
- Volker Türk mengecam keras rencana resmi yang menghapus pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan
Kepala ham pbb itu menekankan kewajiban internasional agar warga dari segala sudut pandang bisa memilih dan mencalonkan diri. Optimaise News mencatat pernyataan ini muncul di tengah kontrol absolut Partai Sandinista dan nasib hampir sejuta warga yang dipaksa mengasingkan diri.
Volker Türk: Hapus Pemilu Perburuk Krisis Hak Sipil dan Politik
Volker Türk mengecam keras rencana resmi yang menghapus pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan. Ia menilai keputusan itu menutup ruang sipil yang sudah menyusut drastis.
PBB Kecam Krisis Kebebasan Politik di Nikaragua lewat seruan ini. Türk mendesak pemerintah menghormati hak dasar rakyat untuk menentukan pemimpin secara demokratis. Kepala HAM PBB desak Nikaragua ulangi pemilu adil sebagai jalan keluar dari pengetatan kuasa.
Ia juga menyinggung pencabutan izin praktik pengacara tanpa dasar hukum yang sah. Langkah itu semakin mempersulit pembelaan bagi korban pelanggaran hak asasi.
Sandinista Kuasai Parlemen hingga Dewan Pesisir Karibia
Partai Sandinista kini mengendalikan parlemen, seluruh pemerintah daerah, dan dewan regional Pesisir Karibia Utara serta Selatan. Tidak ada lembaga negara yang lepas dari pengaruh pasangan Ortega-Murillo.
Sistem co-presidency yang menempatkan keduanya sebagai kepala negara bersama memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi enam tahun. Reformasi konstitusi ini membuat kalender politik 2027 semakin tidak pasti bagi oposisi.
Majelis Nasional beralasan langkah itu demi perdamaian, keamanan, stabilitas, dan pengentasan kemiskinan. Namun kritikus melihatnya sebagai tembok anti-oposisi yang mengunci kompetisi politik.
Jejak 2018: Ratusan Tewas, Ribuan Dipenjara, Hampir Sejuta Diasingkan
Penindakan unjuk rasa 2018 menewaskan lebih dari 300 orang dan memicu gelombang pengasingan. Hampir satu juta warga Nikaragua terpaksa meninggalkan tanah air hingga kini.
Setidaknya 46 orang masih ditahan sewenang-wenang karena alasan politik. Uskup Abelardo Mata Guevara tak diketahui keberadaannya sejak ditahan 29 Juni lalu.
Timeline erosi demokrasi 2018, 2026 memperlihatkan pola jelas: penindakan massa, kontrol lembaga, reformasi masa jabatan, lalu wacana penghapusan pemilu. PBB desak tindakan atas pelanggaran HAM di Nikaragua berulang kali tanpa respons memadai dari Managua.
Marco Rubio Ajak Komunitas Internasional Perketat Tekanan
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyerukan hak rakyat memilih pemimpin lewat pemilu demokratis. Ia mengajak komunitas internasional bersatu memperketat tekanan diplomatik terhadap rezim Ortega.
Sintesis posisi PBB dan AS memperlihatkan tuntutan bersama: buka ruang sipil, lepaskan tahanan politik, dan pulihkan mekanisme pemilu. Perbedaannya terletak pada penekanan. PBB menitikberatkan HAM, sementara AS mendorong isolasi diplomatik lebih tegas.
Rubio menegaskan dunia tak boleh tinggal diam melihat konsentrasi kuasa yang menyingkirkan pilihan rakyat.
Pemilu 2027 dan RUU Baru: Dihapus Total atau Tanpa Lawan?
Kongres kini menyusun aturan untuk melaksanakan arahan penghapusan pemilu. Ketidakjelasan praktis masih menggantung: apakah pemilu 2027 dihapus total atau digelar hanya dengan Ortega-Murillo sebagai calon tunggal.
Implikasi co-presidency plus perpanjangan masa jabatan ke enam tahun membuat posisi pasangan itu hampir tak tergoyahkan hingga akhir dekade. Tanpa lawan yang diizinkan, pemilu 2027 berisiko menjadi formalitas belaka.
Warga dari semua sudut pandang politik tetap punya hak memilih dan mencalonkan diri menurut standar HAM internasional. Tanpa jaminan itu, krisis legitimasi Nikaragua dipastikan berlanjut. Optimaise News akan terus memantau perkembangan RUU dan respons internasional selanjutnya.
