TNI Angkatan Darat dan Direktorat Jenderal Pajak memberi penegasan berlapis soal sebutan Babinsa dalam SE-8/PJ/2026. Keterlibatan itu murni sebagai jejaring informasi kewilayahan. Seluruh fungsi fiskal tetap eksklusif di DJP tanpa perluasan tupoksi prajurit.
Inti artikel
- TNI Angkatan Darat dan Direktorat Jenderal Pajak memberi penegasan berlapis soal sebutan Babinsa dalam SE-8/PJ/2026
- Keterlibatan itu murni sebagai jejaring informasi kewilayahan
- Seluruh fungsi fiskal tetap eksklusif di DJP tanpa perluasan tupoksi prajurit
Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan tugas pokok Babinsa di pembinaan teritorial tidak berubah sama sekali. Tidak ada penambahan wewenang untuk mengawasi, memeriksa, menagih, atau menegakkan hukum pajak. Optimaise News merangkum posisi kedua lembaga ini agar warga desa tidak salah paham.
Dari Mana Isu Pelibatan Babinsa di Pajak Muncul
Isu itu muncul setelah SE-8/PJ/2026 menyebut Babinsa dalam mekanisme koordinasi antarinstansi. Sebagian publik langsung mengaitkannya dengan bayangan militerisasi penagihan. Kekhawatiran ini cepat menyebar lewat media dan media sosial.
Banyak warga membayangkan tentara masuk ke rumah untuk menagih tunggakan. Padahal surat edaran itu hanya mengatur jaringan informasi di tingkat desa. Framing ‘TNI jadi penagih pajak’ lahir dari pembacaan sepotong, bukan dari isi lengkap pedoman.
TNI AD merespons cepat lewat Kadispenad. Mereka ingin memotong spekulasi sebelum meresahkan masyarakat desa. Klarifikasi ini penting karena menyentuh sensasi langsung di wilayah pedesaan.
Batas Tegas: Apa yang Boleh dan Dilarang bagi Babinsa
Koridor Babinsa tetap empat pilar utama. Yaitu pembinaan teritorial, pemberdayaan wilayah pertahanan, komunikasi sosial, dan ketahanan wilayah. Tugas pokok itu tidak digeser sedikit pun oleh SE pajak.
Checklist praktis satu tempat memudahkan warga memahami batasnya. Babinsa boleh memberi pendampingan lapangan hanya jika petugas DJP memintanya demi kelancaran. Itu sebatas menjaga keamanan dan memperlancar komunikasi dengan warga setempat.
Babinsa dilarang mengawasi kepatuhan pajak, memeriksa data, menagih tunggakan, atau menegakkan sanksi. Bhabinkamtibmas juga berada di koridor yang sama. Mereka bukan petugas pajak dan tidak punya akses ke data fiskal.
Skenario lapangan sangat terbatas. Jika petugas DJP datang ke desa terpencil dan butuh pendampingan keamanan, Babinsa bisa diminta hadir. Setelah itu, seluruh tindakan tetap di tangan DJP. Tidak ada ruang untuk melampaui batas itu.
Suara DJP: Siapa yang Sesungguhnya Memegang Kewenangan Fiskal
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan seluruh kewenangan perpajakan tetap penuh di institusi mereka. Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pesan penenang bahwa masyarakat tidak perlu khawatir.
Peta kewenangan terpadu mudah digambar. DJP memegang eksklusif fungsi fiskal: pendataan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum. TNI AD lewat Babinsa hanya menyediakan saluran informasi kewilayahan jika diminta. Tidak ada tumpang tindih.
Sintesis posisi kedua lembaga ini menghapus celah spekulasi. Warga desa tetap berurusan hanya dengan petugas pajak resmi. Aparat kewilayahan hadir sebatas pendukung logistik dan komunikasi, bukan pengambil keputusan fiskal.
SE 2026 Bukan Aturan Baru, Ini Kronologi Internalnya
SE-8/PJ/2026 merupakan penyempurnaan pedoman internal DJP yang sudah berlaku sejak 2020. Isinya mengatur koordinasi antarinstansi agar pengawasan kepatuhan lebih terstruktur. Bukan aturan baru yang memberi wewenang tambahan ke TNI.
Kronologi internalnya sederhana. Pedoman lama sudah menyebut jejaring kewilayahan. Versi 2026 hanya merapikan mekanisme dan menyebut Babinsa serta Bhabinkamtibmas secara eksplisit. Tujuannya memperjelas saluran komunikasi, bukan memperluas tupoksi.
TNI AD menekankan bahwa penunjukan itu tidak mengubah doktrin teritorial. Prajurit tetap bergerak di koridor yang sudah lama dikenal masyarakat. Tidak ada pergeseran menuju fungsi sipil-fiskal.
Arti Klarifikasi Ini bagi Wajib Pajak di Desa
Bagi warga desa, klarifikasi ini berarti tidak ada militerisasi penagihan. Petugas yang datang tetap dari DJP. Babinsa tidak akan mengetuk pintu untuk menagih atau memeriksa SPT.
Konteks langsungnya menenangkan. Jika ada kunjungan pajak di desa, warga berhak meminta identitas petugas DJP. Pendampingan Babinsa hanya terjadi jika diminta dan sebatas menjaga kelancaran, bukan ikut campur isi pemeriksaan.
Optimaise News melihat penegasan berlapis ini sebagai peta tunggal yang mudah dipahami awam. Wajib pajak di desa tetap aman di koridor hukum yang sudah dikenal. Tidak ada perubahan mendadak di lapangan.
Tanya Jawab Seputar Peran Babinsa dan Pajak
Apakah Babinsa boleh menagih atau memeriksa pajak?
Tidak. Tidak ada penambahan wewenang awasi, periksa, tagih, atau tegakkan hukum pajak. Seluruh kewenangan fiskal tetap di DJP.
Kapan Babinsa boleh mendampingi petugas pajak?
Hanya jika diperlukan demi kelancaran petugas DJP di lapangan. Itu sebatas pendampingan keamanan dan komunikasi, bukan ikut memproses data pajak.
Apakah SE-8/PJ/2026 aturan baru yang mengubah tugas TNI?
Bukan. Itu penyempurnaan pedoman internal DJP yang sudah ada sejak 2020. Tugas pokok Babinsa di pembinaan teritorial tidak berubah.
Siapa yang sesungguhnya memegang wewenang fiskal di desa?
Direktorat Jenderal Pajak. Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak. Mereka hanya jejaring informasi kewilayahan jika diminta.
