Jakarta, Optimaise News – Bank Dunia menunjuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua Independen Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) ke-22. Tugas utamanya menggalang dana dari donor untuk program pembangunan di negara termiskin, dengan hasil yang akan menentukan pembiayaan konsesional bagi 78 negara hingga 2031. Penunjukan ini terjadi setelah ia kembali dari Oxford dan memanfaatkan pengalaman panjang di lembaga multilateral tersebut.
Inti artikel
- Bank Dunia menunjuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua Independen Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) ke-22
- Penunjukan ini terjadi setelah ia kembali dari Oxford dan memanfaatkan pengalaman panjang di lembaga multilateral tersebut
- Penunjukan ini memberi kesempatan bagi Indonesia, yang kini menjadi donor terbatas dalam program IDA sebagai negara berpendapatan menengah
Penunjukan ini memberi kesempatan bagi Indonesia, yang kini menjadi donor terbatas dalam program IDA sebagai negara berpendapatan menengah.
Misi Ketua Bersama IDA22 di Balik Penggalangan Dana
Bank Dunia mengumumkan Sri Mulyani bersama Managing Director sekaligus Chief Knowledge Officer Paschal Donohoe sebagai co-chair untuk siklus IDA22. Keduanya bertugas mendorong komitmen pendanaan lintas negara dari donor maupun peminjam. Rapat tahunan IDA biasanya digelar setiap tiga tahun sekali untuk mengumpulkan dana baru dan meninjau kebijakan.
Siklus ini akan dimulai dengan Mid-Term Review di Tashkent, Uzbekistan, pada Desember 2026. Pertemuan pledging komitmen pendanaan dijadwalkan Desember 2027. Dana yang terkumpul menentukan besaran kredit konsesional yang tersedia bagi negara berpendapatan rendah hingga 2031.
Rapat IDA dari 1960 hingga Pendanaan Konseional Sekarang
Asosiasi Pembangunan Internasional yang berdiri 1960 telah menjadi penyokong terbesar layanan sosial dasar di 78 negara. Sepanjang sejarahnya, IDA telah menyalurkan lebih dari 632 miliar dolar AS untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta program pengentasan kemiskinan. Saat ini lembaga ini menjadi pionir menghadapi tantangan global dalam kebijakan pembangunan multilateral.
Status Indonesia di Sisi Lain Anggaran IDA
Indonesia saat ini termasuk negara berpendapatan menengah yang telah lulus dari target program IDA. Dana kontribusi yang dikirim ke IDA hanya 30 juta dolar AS atau 0,13 persen dari total donasi. Peringkat ini menempatkan Indonesia di nomor 28 donor terbesar.
Pengajar Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai Indonesia bisa meningkatkan standing dengan donasi lebih besar karena kini bergabung sebagai negara donor. “Idealnya kita tingkatkan donasi ke IDA. Ini akan tingkatkan standing kita di dunia internasional, apalagi kita adalah IDA graduate,” ujar Wijayanto.
Reputasi Global naik, tapi Ada Perdebatan Domestik
Reputasi Indonesia di panggung internasional kemungkinan besar akan lebih tinggi karena tokoh terkemuka seperti Sri Mulyani memimpin lembaga besar. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengaku penunjukan ini memperkuat kredibilitas tata kelola keuangan nasional di mata mitra global. Akses komunikasi internasional juga akan lebih terbuka berkat pengalaman lama.
Namun sebagian masyarakat domestik masih menafsirkan peran IDA sebagai skema utang, sehingga muncul persepsi kebijakan pro-asing. Esther Sri Astuti menyebut persepsi ini bisa menimbulkan perdebatan dalam negeri meski latar belakang Sri Mulyani kuat di berbagai belahan.
Tawaran Presiden: Ketua Tokoh Global Jadi Duta atau Envoy
Sebagai kepala negara, Presiden bisa memberikan mandat langsung kepada Sri Mulyani dan tokoh-tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Retno Marsudi, Gita Wirjawan serta Sandiaga Uno. Mereka dihimpun bisa membangun persepsi positif serta membuka peluang ekonomi nasional. “Beliau dan tokoh-tokoh lain punya cloud internasional harus diberi tugas sebagai duta atau envoy kita untuk ikut membangun persepsi positif,” ujar Wijayanto.
