Sopir Angkot Malang Ditawari Gaji Rp4 Juta, Target Oktober Bisa Mundur

Malang, Optimaise News – Puluhan sopir angkot Malang menggelar aksi di depan Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur Rabu 29 Juli 2026. Audiensi maraton sekitar tiga jam kemudian menghasilkan paket alih profesi berlapis plus opsi menunda target operasional.

Tawaran itu mencakup gaji tetap di atas Rp4 juta per bulan bagi sopir usia produktif, peran pendukung bagi lansia dan keluarga, serta rekayasa rute agar trayek tumpang tindih tidak mematikan angkutan lokal. Target Oktober 2026 untuk Koridor 2 bisa digeser agar dampak sosial tuntas dulu.

Tiga Pilar Pemberdayaan: Driver, Keluarga, dan Rekayasa Rute

Paket pemberdayaan disusun utuh dalam tiga pilar. Sopir usia produktif ditawari pindah menjadi pengemudi Trans Jatim dengan gaji tetap di atas Rp4 juta sebulan. Angka itu jauh lebih stabil dibanding setoran harian yang hanya Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.

Sopir lansia diarahkan menjadi tenaga cuci armada bus. Anak-anak sopir diakomodasi sebagai pramugara atau pramugari. Rekayasa rute melengkapi paket ini lewat pembatasan titik halte atau pengalihan sebagian jalur lewat jalan tol supaya trayek angkot tetap hidup.

Perwakilan Front ASAM Bambang Kurniawan menegaskan aksi mereka bukan menolak kemajuan. Mereka menuntut keadilan sosial dan kejelasan pemberdayaan agar penghidupan keluarga tidak terancam.

Mengapa Ruas Arjosari, Hamid Rusdi Masih Jadi Titik Alot

Titik sengketa utama berada di irisan trayek Arjosari, Hamid Rusdi. Ruas itu beririsan langsung dengan rute Koridor 2 Hamid Rusdi, Talangagung yang direncanakan Trans Jatim.

Sopir khawatir penumpang beralih massal ke bus baru. Mereka meminta titik halte dibatasi atau sebagian jalur dialihkan via tol agar angkot tidak kehilangan rezeki harian. Skema alternatif lewat Arjosari, Pakis, Madyopuro sempat dibahas sebagai opsi teknis.

Total armada yang disiapkan 15 unit. Delapan unit untuk Kota Malang termasuk cadangan, tujuh unit untuk Kabupaten Malang. Tanpa penyesuaian rute, sopir menilai trayek mereka akan mati pelan-pelan.

Rapat Akbar Multi-Pihak Sebelum Keputusan Final

Dishub Jatim akan menggelar rapat lanjutan multi-pihak sebelum memutuskan final. Undangan mencakup akademisi, YLKI, Komunitas Transport for Kota Malang, serta Komisi C dan D DPRD Jatim.

Forum itu diharapkan merumuskan formula yang adil. Suara sopir, operator angkot, dan pengguna transportasi publik akan didengar bersama. Kehadiran Komunitas Transport for Kota Malang menjadi penanda bahwa dialog membuka ruang masyarakat sipil.

Rapat akbar ini jadi kelanjutan langsung dari audiensi tiga jam. Semua pihak diminta membawa data riil trayek dan usulan teknis agar keputusan tidak semata administratif.

Opsi Mundur dari Target Operasional Oktober 2026

Target operasional Oktober 2026 bisa digeser. Penundaan itu dibuka secara eksplisit agar dampak sosial trayek tumpang-tindih diselesaikan lebih dulu.

Langkah mundur sementara dinilai lebih bijak daripada memaksakan 15 armada beroperasi di tengah resistensi. Sopir produktif butuh waktu menyesuaikan SIM dan pelatihan, sementara lansia dan keluarga perlu kejelasan peran baru.

Dengan opsi ini, Dishub memberi ruang napas. Proses alih profesi dan rekayasa rute bisa berjalan tanpa tekanan deadline yang kaku.

Komitmen Dishub: Tidak Ada Pihak yang Dirugikan

Komitmen verbal yang berulang selama dialog maraton adalah tidak ada pihak yang dirugikan. Dishub Jatim menekankan solusi harus melindungi penghidupan sopir sekaligus meningkatkan layanan transportasi massal.

Gaji tetap di atas Rp4 juta diposisikan sebagai jaring pengaman utama. Ditambah peran cuci armada dan pramugara, paket ini menyentuh tiga generasi dalam satu keluarga sopir. Optimaise News melihat intensitas audiensi tiga jam sebagai penanda keseriusan pemerintah daerah mendengar keluhan lapangan.

Keputusan final akan menunggu hasil rapat akbar. Selama proses itu, opsi tunda target Oktober tetap terbuka agar semua pihak merasa dilibatkan.