Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang mewakili dapil XII, Ono Surono, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Rencana Anggaran Tahun 2026 pada hari Minggu 19 Juli 2026. Lokasi acara berada di Panorama Sport Club House dalam kawasan Bogor Nirwana Residence.
Didampingi pejabat legislatif lokal Dadang Iskandar Danubrata dari DPRD Kota Bogor plus utusan penduduk sekitar, ia mengangkat isu minimnya unit sekolah menengah atas negeri di wilayah Bogor Selatan. Ia juga menyinggung penerapan SPMB serta desakan agar dana pendidikan terdistribusi merata.
Jejak Konsisten Ono Surono dalam Evaluasi Sektor Pendidikan
Aktivitas di Bogor ini melanjutkan rangkaian perhatiannya terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Sebelumnya tercatat kunjungan kerja ke SMAN 1 Bongas di Indramayu yang disiarkan lewat akun resmi humas DPRD.
Di platform lain, ia juga muncul dengan komitmen mengevaluasi seluruh program pendidikan se-Jawa Barat. Optimaise News melihat pola ini sebagai bukti prioritasnya pada pemerataan kualitas belajar.
Penolakan Terhadap Iuran Tambahan di Institusi Publik
Ono Surono menyatakan penolakan keras terhadap usulan SPP, biaya pembangunan gedung, maupun sumbangan di lingkungan sekolah milik negara. Alasan utamanya adalah dampak penambahan beban finansial bagi orang tua murid.
Sikap tersebut muncul di tengah diskusi pengawasan anggaran. Ia menekankan agar sekolah negeri tetap bebas dari pungutan yang tidak perlu demi meringankan keluarga.
Desakan Percepatan Fasilitas di Bogor Selatan serta Prioritas Lain
Kawasan Bogor Selatan dinilai masih kekurangan jumlah sekolah menengah atas negeri. Karena itu Ono Surono mendorong agar pembangunan unit baru dipercepat demi memenuhi kebutuhan warga setempat.
Selain itu, pelaksanaan SPMB perlu diawasi agar berjalan adil bagi semua. Pemerataan alokasi dana pendidikan menjadi kunci penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dari sisi fasilitas.
Ia juga mengingatkan bahwa inisiatif pemberdayaan komunitas setempat wajib mendapat porsi perhatian sama besarnya dengan proyek infrastruktur fisik. Hal ini untuk menjamin penguatan kapasitas masyarakat secara menyeluruh tanpa ketimpangan.
Implikasi bagi Pemerataan Pendidikan di Jawa Barat
Langkah Ono Surono mencerminkan upaya menghubungkan aspirasi daerah dengan kebijakan di tingkat provinsi. Dengan dapil XII yang mencakup area Bogor, isu lokal ini sangat relevan bagi konstituennya.
Pengawasan TA 2026 menjadi momen tepat untuk memastikan alokasi anggaran mendukung pembangunan fisik sekolah sekaligus program nonfisik. Pemberdayaan komunitas digarisbawahi agar seimbang dengan pembangunan jalan atau fasilitas umum lainnya.
Dalam konteks yang lebih luas, sejalan dengan janjinya mengevaluasi program pendidikan, kunjungan semacam ini bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan sistem SPMB dan distribusi sumber daya di seluruh Jawa Barat.
Optimaise News mencatat bahwa kehadiran tokoh seperti ini membantu meningkatkan akuntabilitas di sektor pendidikan. Warga yang hadir mendapat ruang menyampaikan keluhan dan usulan langsung kepada perwakilan legislatif.
Ke depan, hasil dari pengawasan ini diharapkan membuahkan realisasi proyek yang lebih cepat. Minimnya sekolah di zona selatan tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung pada kualitas generasi muda setempat.
Penekanan pada penolakan pungutan juga bisa menjadi preseden agar institusi pendidikan lain di Jawa Barat menghindari praktik serupa. Beban orang tua harus diringankan melalui anggaran negara yang memadai dan tepat sasaran.
FAQ Mengenai Supervisi Ono Surono di Bogor
Di mana tepatnya kegiatan berlangsung?
Kegiatan digelar di Panorama Sport Club House yang terletak di Bogor Nirwana Residence pada 19 Juli 2026.
Siapa saja yang mendampingi Ono Surono?
Ia didampingi Dadang Iskandar Danubrata selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bogor dan utusan dari warga setempat.
Apa sikap terkait biaya tambahan di sekolah negeri?
Sikapnya tegas menentang segala bentuk iuran SPP, uang untuk gedung, dan sumbangan di sekolah milik pemerintah lantaran memberatkan orang tua.
Mengapa kawasan selatan Bogor jadi perhatian khusus?
Jumlah unit sekolah menengah atas negeri di sana masih minim sehingga pembangunan unit baru perlu didorong agar akses merata.
