Jakarta, Optimaise News – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Surat Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (10/8/2026) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam dokumen itu, pejabat sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjadi satu-satunya nama yang diusulkan menduduki kursi gubernur bank sentral.
Inti artikel
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengiriman surat atas petunjuk Presiden di Gedung Nusantara III
- Ia menegaskan hanya ada satu kandidat
- Surpres digelar setelah koordinasi dengan pimpinan DPR
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengiriman surat atas petunjuk Presiden di Gedung Nusantara III. Ia menegaskan hanya ada satu kandidat. Posisi Destry sebagai pejabat sementara setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri menempatkan transisi kepemimpinan BI pada jalur yang lebih terukur bagi pasar dan stabilitas moneter.
Usulan Presiden Prabowo ke DPR tentang Destry Damayanti
Menurut Optimaise News merangkum keterangan di Senayan, Prasetyo Hadi menyatakan kepada wartawan bahwa nama yang diajukan bersifat tunggal. “Namanya tunggal satu nama bu Destry Damayanti,” ujarnya.
Surpres digelar setelah koordinasi dengan pimpinan DPR. Langkah nominasi eksklusif ini menutup spekulasi multi-nama dan mempercepat proses formal di parlemen. Destry saat ini merangkap peran pejabat sementara gubernur sambil tetap memegang status Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Implikasi langsung bagi kelangsungan kebijakan moneter terletak pada kontinuisitas: figur yang sudah berada di inti leadership BI tidak diganti dari luar, sehingga sinyal ke investor global cenderung lebih tenang dibanding skenario calon baru total.
Rekam Jejak Akademik dan Karier Destry Damayanti di Berbagai Instansi
Bagi pembaca yang mencari biografi Destry Damayanti, rekam jejaknya merentang akademisi, pasar modal, perbankan, lembaga penjamin simpanan, hingga Destry Damayanti bank Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada 16 Desember 1963.
Pendidikan formalnya meliputi Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia dan Master of Science bidang Regional Science di Cornell University, Amerika Serikat. Basis itu menopang karier sebagai penasihat ekonomi senior bagi Duta Besar Inggris di Indonesia pada 2000-2003, lalu peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi UI pada 2005-2006.
Di Mandiri Sekuritas ia menjabat kepala ekonom 2005-2011, kemudian Kepala Ekonom Bank Mandiri 2011-2015. Pada 2014-2015 ia ikut satgas ekonomi Kementerian BUMN. Periode 2015-2019 ia menjadi anggota Dewan Komisioner LPS, memperkuat pengalaman stabilitas sistem keuangan sebelum masuk ke puncak BI.
Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 mengangkatnya sebagai Deputi Gubernur Senior; sumpah diucapkan 7 Agustus 2019. Pada 10 Juli 2024 Keppres Nomor 74/P Tahun 2024 memperpanjangnya untuk 2024-2029, dengan sumpah ulang 7 Agustus 2024. Dua periode penuh di kursi senior itu menjadi konteks reappointment yang memperkuat kepercayaan pasar terhadap kontinuitas desk moneter.
Pengunduran Perry Warjiyo dan Peran Destry sebagai Pejabat Sementara
Perry Warjiyo meninggalkan jabatan gubernur BI. Pemerintah menyatakan pengunduran diri diterima Presiden pada 26 Juli 2026 dan diumumkan sehari kemudian, 27 Juli 2026.
Untuk mengisi kekosongan, Destry ditunjuk pejabat sementara gubernur. Ia menjalankan tugas itu hingga proses di DPR menghasilkan gubernur definitif. Kombinasi pejabat sementara plus usulan tunggal mengurangi window ketidakpastian di pasar uang dan nilai tukar.
Kandungan Calon Deputi Gubernur dalam Surpres yang Diserahkan
Selain nama untuk kursi gubernur, surpres memuat usulan pengganti Deputi Gubernur Senior dan calon Deputi Gubernur. Prasetyo menjelaskan pengisian itu perlu karena satu posisi berkurang setelah Destry naik jalur gubernur.
Detail penggantian Deputi Gubernur Senior akan memengaruhi operasional harian bank sentral: rantai komando moneter, pengawasan, dan koordinasi dengan kementerian tetap butuh figur definitif. Berdasarkan sumber yang dihimpun Optimaise News, pimpinan DPR diharapkan menyampaikan penjelasan resmi lanjutan kepada publik setelah penerimaan dokumen.
Tahapan Fit and Proper Test yang Menanti di Komisi XI DPR
Proses berikutnya berada di Komisi XI. Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro sebelumnya menegaskan kesiapan menyelenggarakan fit and proper test secara objektif, profesional, dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Secara prosedural, alur ringkasnya: penyerahan surpres, penjadwalan uji kelayakan, pertanyaan dewan, keputusan Komisi XI, lalu penetapan pejabat definitif. Hingga tahapan itu selesai, Destry tetap memegang roda sementara BI.
Bagi stabilitas ekonomi nasional, nominasi tunggal memberi kepastian aktor, sementara uji di parlemen menjadi filter konstitusional. Pasar menantikan kejelasan waktu sidang agar ekspektasi suku bunga dan komunikasi moneter tidak berlarut dalam zona abu-abu.
