Cirebon, Optimaise News – Pengamat politik Cirebon Heru Subagia menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperluas skema sayembara dari kejahatan jalanan ke koruptor kelas kakap. Tantangan itu muncul setelah Dedi menggelar sayembara tangkap begal dengan imbalan Rp5 juta sampai Rp50 juta bagi warga yang menyerahkan pelaku hidup-hidup ke polisi.
Inti artikel
- Sasaran awal program mencakup begal, pencurian, pencopetan, penjambretan, dan perampokan
- Dedi menyatakan langkah itu menekan angka kriminalitas agar warga tidak takut begal
- Kutipannya: hadiah Rp5 sampai Rp50 juta bagi yang mampu melumpuhkan aksi kejahatan dan menyerahkan ke kepolisian dalam keadaan hidup
Sasaran awal program mencakup begal, pencurian, pencopetan, penjambretan, dan perampokan. Dedi menyatakan langkah itu menekan angka kriminalitas agar warga tidak takut begal. Kutipannya: hadiah Rp5 sampai Rp50 juta bagi yang mampu melumpuhkan aksi kejahatan dan menyerahkan ke kepolisian dalam keadaan hidup.
Dedi Mulyadi Ditantang Bikin Sayembara Tangkap Koruptor
Heru menilai cakupan kejahatan jalanan dan pengedar obat keras belum cukup. Ia mengusulkan sasaran ke koruptor kelas kakap agar keberanian publik melapor tumbuh. Menurutnya imbalan jangan receh. Kalau perlu miliaran dari APBD Jawa Barat agar memicu keberanian masyarakat.
Usulan itu membedakan sumber dana. Bukan kantong pribadi gubernur, melainkan anggaran daerah. Optimaise News merangkum bahwa polarisasi opini sudah muncul sejak Yusril Ihza Mahendra sempat menolak ide sayembara begal. Penolakan itu menjadi konteks publik sebelum tantangan koruptor muncul.
| Jenis sayembara | Kisaran imbalan | Sumber dana yang diusulkan |
|---|---|---|
| Begal dan kejahatan jalanan | Rp5 juta, Rp50 juta | Skema gubernur (belum dirinci APBD) |
| Koruptor kelas kakap (usulan Heru) | Miliaran rupiah | APBD Jawa Barat |
Bukan Cuma Sayembara Begal, Dedi Mulyadi Ditantang Perluas Sasaran
Frasa publik yang beredar di laman berita menekankan bahwa isu ini bukan cuma soal begal. Fokus bergeser ke integritas fiskal daerah. Heru menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang dampaknya lebih luas dibanding perampokan jalanan.
Dedi tetap menekankan penyerahan pelaku dalam keadaan hidup. Syarat itu menjaga program di koridor hukum. Warga tidak didorong main hakim sendiri. Polisi tetap penerima akhir pelaku.
Perdebatan kebijakan lalu menyentuh risiko moral hazard. Hadiah besar bisa memicu laporan spekulatif. Di sisi lain, angka kriminalitas jalanan yang ingin ditekan Dedi menjadi alasan program awal. Kedua logika itu belum disatukan dalam aturan teknis resmi.
Reaksi kebijakan dan batas wewenang gubernur
Penolakan awal dari Menko bidang hukum menandai friksi antara inovasi daerah dan kerangka nasional. Dedi tetap jalan dengan skema begal. Heru mendorong eskalasi ke korupsi. Titik temu belum ada di fact-sheet publik.
APBD sebagai sumber miliaran rupiah mensyaratkan pembahasan legislatif daerah. Itu beda dengan hadiah tunai rentang puluhan juta yang Dedi sebut ke publik. Transparansi verifikasi laporan koruptor juga lebih rumit daripada identitas begal yang tertangkap basah.
Optimaise News mencatat bahwa tantangan Heru bersifat opini pengamat, bukan keputusan pemprov. Belum ada pengumuman resmi Dedi menerima atau menolak perluasan itu. Publik menunggu apakah sayembara akan tetap terbatas pada kejahatan jalanan.
