Bekasi, Optimaise News – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memberi sanksi tegas berupa pemberhentian tidak hormat kepada oknum petugas Dishub. Desakan itu muncul setelah video dugaan pungli Rp1,7 juta terhadap sopir truk di Pos Poncol Bekasi Timur menyebar luas. Dedi menekankan status kepegawaian para petugas masih dicek, sambil menyoroti pentingnya pelayanan publik yang bersih tanpa pemerasan.
Inti artikel
- Desakan itu muncul setelah video dugaan pungli Rp1,7 juta terhadap sopir truk di Pos Poncol Bekasi Timur menyebar luas
- Dedi menekankan status kepegawaian para petugas masih dicek, sambil menyoroti pentingnya pelayanan publik yang bersih tanpa pemerasan
- Melalui unggahan Instagram @dedimulyadi71 pada Minggu 2 Agustus 2026, ia mengaku kecewa berat
Melalui unggahan Instagram @dedimulyadi71 pada Minggu 2 Agustus 2026, ia mengaku kecewa berat. Praktik memeras sopir dinilai mencoreng citra aparat. Dedi berharap kejadian serupa tak terulang agar masyarakat mendapat layanan terbaik, bukan tekanan di jalan.
Kronologi Video Viral di Pos Poncol Bekasi Timur
Insiden terjadi di Pos Poncol, Jalan M. Hasibuan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Video yang beredar memperlihatkan seorang pria menuntut lima oknum Dishub mengembalikan uang Rp1,7 juta yang diminta dari sopir truk. Pria itu juga meminta STNK sopir dikembalikan karena petugas Dishub tidak berwenang memeriksa dokumen tersebut.
Dalam rekaman, uang tunai diduga hasil pungli terlihat dikembalikan kepada sopir. Sopir truk sempat menunjuk salah satu petugas sebagai pihak yang memeras saat kamera diarahkan. Alur ini menjadi titik awal yang kemudian memicu reaksi pejabat hingga pantauan warga di lokasi.
Rangkaian peristiwa membentuk timeline yang utuh: video viral memicu unggahan gubernur, disusul koordinasi ke wali kota, lalu perubahan suasana di pos dan pemeriksaan internal. Bagi sopir truk sehari-hari, kasus ini menggambarkan risiko biaya tak terduga di pos-pos pemeriksaan yang seharusnya melayani, bukan membebani.
Desakan Gubernur ke Wali Kota dan Status Petugas
Dedi menyatakan sangat kecewa atas perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan pungli dan memeras sopir. Ia langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi agar diberi sanksi tegas. Jika terbukti, Dedi minta tindakan termasuk pemberhentian tidak hormat.
Status kepegawaian para petugas belum dipastikan apakah ASN, PPPK, atau PPPK paruh waktu. Ketidakpastian ini penting karena memengaruhi bentuk sanksi yang bisa diterapkan. Pemerintah daerah masih menindaklanjuti untuk memastikan fakta lengkap dan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Banyak pihak turut mendesak Pemkot Bekasi dan kepolisian turun tangan. Desakan gubernur menempatkan pemecatan tidak hormat sebagai pilihan keras agar efek jera terasa. Konteks status kepegawaian digabung desakan itu memberi gambaran langsung kepada publik soal tanggung jawab pejabat daerah terhadap aparatnya.
Reaksi Warga Setempat serta Perubahan Suasana Pos
Warga setempat bernama AI yang berusia 42 tahun sering melihat truk dihentikan di Pos Poncol. Ia semi-mendengar sopir truk dimintai sekitar Rp1,5 juta saat berada di warung dekat pos. Cerita itu menandakan dugaan praktik serupa mungkin berulang sebelum video viral memicu sorotan.
Sehari setelah video menyebar, Pos Dishub di Jalan M. Hasibuan tampak lengang tanpa petugas berjaga. Suasana berubah drastis dibanding hari-hari biasa yang ramai truk berhenti. Salah satu oknum petugas Dishub Kota Bekasi menjalani pemeriksaan internal terkait kasus tersebut.
Pantauan warga dan kondisi pos yang sepi memperkuat indikasi bahwa kasus ini langsung memengaruhi operasional di lapangan. AI semi-mendengar angka Rp1,5 juta di warung menjadi detail lokal yang jarang digarisbawahi, padahal menunjukkan frekuensi penghentian truk di lokasi itu.
Harapan Pelayanan Publik Setelah Kasus Pungli
Dedi berharap kejadian serupa tidak terulang dan petugas memberi pelayanan terbaik, bukan memeras masyarakat. Harapan itu menyentuh inti masalah: pos pemeriksaan harus jadi tempat bantu, bukan sumber biaya gelap bagi sopir yang lewat setiap hari.
Pemerintah daerah terus menindaklanjuti fakta agar sanksi sesuai aturan. Bagi warga dan pengguna jalan, desakan pemberhentian tidak hormat plus klarifikasi status kepegawaian memberi sinyal bahwa pejabat daerah serius menjaga integritas pelayanan. Kasus ini jadi pengingat bahwa video warga bisa memicu perubahan nyata di lapangan.
Timeline dari viral video, unggahan gubernur, koordinasi wali kota, pantauan pos lengang, hingga pemeriksaan internal kini tersambung utuh. Sopir truk dan masyarakat sekitar berharap pos-pos serupa kembali berfungsi normal tanpa bayang-bayang pungli. Pelayanan publik yang bersih tetap jadi tujuan akhir agar kepercayaan warga pulih.
