Jakarta, Optimaise News – Soemitro Samadikoen, Ketua Dewan Pimpinan Nasional APTRI, menilai kewajiban pabrik rafinasi memiliki kebun tebu sulit diwujudkan dalam dua tahun. Kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dinilai membutuhkan penambahan lahan sekitar 700 ribu hektare yang ketersediaannya masih dipertanyakan.
Inti artikel
- APTRI mendorong dialog pemerintah dengan pelaku industri sebelum aturan diterapkan secara penuh
- Kewajiban memiliki kebun tebu sendiri menemui rintangan praktis di lapangan
- Pabrik rafinasi di tepi pantai sejak awal dibangun untuk menerima bahan baku impor berupa gula mentah
Hambatan utama mencakup keterbatasan lahan, infrastruktur, dan desain pabrik di kawasan pesisir yang selama ini mengolah gula mentah impor, bukan tebu segar. APTRI mendorong dialog pemerintah dengan pelaku industri sebelum aturan diterapkan secara penuh.
Kendala Lahan dan Desain Pabrik Pesisir
Kewajiban memiliki kebun tebu sendiri menemui rintangan praktis di lapangan. Lahan yang memadai sulit diadakan dalam tempo singkat, termasuk di wilayah potensial seperti Merauke yang masih menghadapi isu infrastruktur dasar.
Pabrik rafinasi di tepi pantai sejak awal dibangun untuk menerima bahan baku impor berupa gula mentah. Perubahan mendadak ke model pengolahan tebu langsung menuntut investasi ulang pada peralatan dan rantai pasok yang belum siap.
Pertanyaan yang muncul di kalangan petani dan pengusaha adalah apakah benar-benar tersedia 700 ribu hektare lahan siap tanam dalam dua tahun. Tanpa kepastian itu, target produksi nasional berisiko tertunda dan membebani investasi yang sudah berjalan.
Penurunan Rendemen dan Warisan Riset Pasuruan
Produktivitas tebu nasional kini jauh di bawah capaian masa lalu. Rendemen yang dulu mencapai 11-13 persen pada era 1930-an kini hanya berada di kisaran 6-7 persen. Penurunan ini memperbesar kebutuhan lahan untuk mengejar volume yang sama.
Indonesia pernah memiliki pusat riset gula yang sangat maju di Pasuruan. Pusat tersebut dulu menghasilkan inovasi benih dan teknik budidaya yang menopang industri. Kehilangan momentum riset itu kini terasa saat kebijakan baru menuntut lompatan cepat.
Optimaise News mencatat bahwa fokus hanya pada penambahan lahan tanpa perbaikan produktivitas justru memperpanjang ketergantungan. Peningkatan hasil per hektare jauh lebih efisien daripada membuka lahan baru yang belum tentu tersedia.
Usulan Prioritas Produktivitas dari APTRI
APTRI meminta pemerintah mengutamakan peningkatan produktivitas tebu. Langkah konkret yang diusulkan meliputi penyediaan benih unggul, riset berkelanjutan, pupuk dengan harga terjangkau, serta penerapan teknologi budidaya modern.
Dengan pendekatan ini, tambahan lahan 700 ribu hektare tidak lagi menjadi satu-satunya jalan. Hasil per hektare yang lebih tinggi dapat mengurangi tekanan pada konversi lahan dan mempercepat swasembada tanpa mengorbankan kestabilan industri.
Soemitro menekankan bahwa dialog terbuka dengan industri harus dilakukan lebih dulu. Kebijakan yang diterapkan sepihak berpotensi mengganggu investasi yang sudah tertanam di pabrik rafinasi pesisir.
Kombinasi riset, benih, dan teknologi menjadi fondasi yang lebih realistis. Warisan pusat riset Pasuruan dapat dihidupkan kembali sebagai motor inovasi agar target dua tahun tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
Tanpa perbaikan produktivitas, kewajiban kebun bagi pabrik gula rafinasi akan terus terbentur realitas lahan dan infrastruktur. Pendekatan bertahap yang melibatkan petani dan pengusaha dinilai lebih mampu menjaga kesinambungan pasokan gula nasional.
Optimaise News menilai bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada kesediaan pemerintah mendengar masukan lapangan. Prioritas pada benih unggul, riset, pupuk, dan teknologi membuka peluang lebih besar daripada sekadar memperluas areal tanam secara paksa.
