Jakarta, Optimaise News – Sejak Juni hingga Juli 2026, Facebook dipenuhi video yang seolah pejabat tinggi mengumumkan program bantuan dana pensiunan. Rekaman itu diproduksi atau diedit dengan AI, lalu diakhiri ajakan mendaftar lewat WhatsApp, pesan langsung, atau tautan TikTok.
Inti artikel
- Sejak Juni hingga Juli 2026, Facebook dipenuhi video yang seolah pejabat tinggi mengumumkan program bantuan dana pensiunan
- Rekaman itu diproduksi atau diedit dengan AI, lalu diakhiri ajakan mendaftar lewat WhatsApp, pesan langsung, atau tautan TikTok
- Ketiga unggahan memakai kerangka hampir identik
Optimaise News merangkum pola yang berulang: nama pejabat, desakan kuota terbatas, tombol kirim pesan, dan daftar berkas pribadi. Tiga unggahan inti menarget Wapres Gibran, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Menkeu Purbaya, sementara varian lain memperluas daftar pejabat yang dicatut.
Pola narasi dan tombol pesan yang sama di tiga video
Ketiga unggahan memakai kerangka hampir identik. Suara atau wajah pejabat memuji program, menjanjikan dukungan masa pensiun, lalu menegaskan pendaftaran segera sebelum “penuh” atau “kuota habis”.
Di akhir unggahan selalu ada menu kirim pesan, nomor admin, bio TikTok, atau tautan chat. Tujuan funnel itu jelas: memindahkan korban ke saluran privat agar data KTP, SK pensiun, atau nomor rekening bisa diminta tanpa kontrol publik.
Urutan waktu menunjukkan frekuensi serangan beruntun. Klaim video Gibran diunggah 10 Juni 2026, klaim Purbaya 18 Juni 2026, lalu klaim Prasetyo Hadi 6 Juli 2026. Jeda beberapa minggu menandakan modus yang diulang, bukan insiden tunggal.
Siapa saja yang dicantumkan: Wapres, Mensesneg, Menkeu
Pada 10 Juni 2026, akun Facebook mengunggah video seolah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Narasi yang beredar meminta warga segera mendaftar program bantuan dana pensiunan Indonesia, menjanjikan fasilitas kesejahteraan, dan mengingatkan kuota bisa habis. Caption ringkas bertuliskan “BANTUAN DANA PENSIUNAN” disertai tombol pesan.
Pada 6 Juli 2026 beredar unggahan seolah Mensesneg Prasetyo Hadi. Isi video menyebut program “sudah diresmikan tahun 2026” dan meminta warga mengajukan data agar dana “cair”. Caption lebih panjang merinci dokumen dan nomor WhatsApp admin.
Pada 18 Juni 2026 muncul klaim video Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Narasinya mendesak pendaftaran sebelum penuh, lalu mengarahkan kontak lewat bio profil atau pesan TikTok. Caption memakai hashtag seperti Assalamualaikum, sebutan menteri, dukungan program presiden, dan fyp.
Varian di luar tiga kasus inti turut memperlebar jangkauan nama. Ada unggahan 21 Juli 2026 yang menyebut Prasetyo dan angka Rp130 juta terkait Taspen, video 15 Juli 2026 yang menempel Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos seolah mendukung Purbaya lewat tautan wa.me, serta catut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti di platform lain termasuk TikTok 15 Mei 2026. Semua tetap berujung pendaftaran lewat saluran nonresmi.
Nomor WhatsApp dan caption berkas yang diminta pelaku
Unggahan yang menempel nama Prasetyo Hadi menyertakan nomor WhatsApp admin 089691494545. Caption meminta KTP, SK Pensiun, dan KARIP, lalu menjabarkan alur “pendaftaran online, pemeriksaan data, penyaluran setelah verifikasi”.
Untuk klip seolah Gibran, penekanan ada pada “kesempatan emas” dan tombol pesan, tanpa nomor yang sama di cuplikan utama. Untuk klip seolah Purbaya, pintu masuk digeser ke bio atau DM TikTok agar korban meninggalkan feed publik.
Dalam rangkuman Optimaise News, kombinasi daftar berkas resmi plus nomor chat privat adalah titik rawan. Data pensiunan sangat berharga bagi penipu, sementara pejabat yang digambarkan tidak pernah meminta warga mengirim SK atau KARIP ke admin acak di Facebook.
Cara masyarakat memeriksa sebelum klik daftar
Langkah pertama: cocokkan apakah pejabat yang sama mengeluarkan pernyataan di kanal resmi lembaga, bukan hanya di akun Facebook tanpa verifikasi. Deepfake sering memakai liputan lama yang disunting, sehingga perlu cek tanggal dan sumber visual.
Kedua, tolak segala pendaftaran bansos atau pensiun yang hanya lewat WhatsApp admin, Telegram, atau tautan pendek di caption. Program resmi biasanya lewat sistem pemerintah atau bank penyalur, bukan chat privat yang menagih foto dokumen.
Ketiga, waspadai frasa “kuota hampir habis”, “segera cair”, dan “hubungi admin sekarang”. Desakan waktu adalah tekanan psikologis klasik. Keempat, jangan isi formulir yang meminta nomor Telegram, KTP, SK, dan KARIP di situs yang tidak berakhiran go.id atau domain resmi kementerian.
Jika ragu, bandingkan dengan imbauan Kementerian Sosial di akun resmi yang mengingatkan agar masyarakat tidak memberi data pribadi, tidak transfer, dan tidak mengakses tautan kabur. Pola serupa juga muncul di hoaks link bantuan subsidi 2026 yang menjanjikan pangan, LPG, hingga BBM lewat formulir palsu.
Hubungan dengan modus manipulasi konten yang diungkap polisi
Polda Metro Jaya memetakan setidaknya empat cara sebaran hoaks di media sosial. Pelaku mengambil dan memodifikasi dokumen, membuat dokumen elektronik palsu, membayar pihak lain untuk memproduksi konten, atau sekadar merepost informasi yang belum diverifikasi.
Dalam rentang Juni hingga awal Agustus 2026, pemeriksaan melibatkan 28 orang yang mengelola 37 akun. Sepuluh orang ditetapkan tersangka, dan sekitar 30 konten diturunkan. Angka itu menegaskan industri kecil di balik unggahan “pejabat kasih bansos” yang terlihat rapi di feed.
Video AI bantuan pensiun cocok dengan peta itu: rekaman dimodifikasi, caption meniru bahasa resmi, lalu funnel chat privat. Menekan tombol pesan sama dengan masuk ke ruang di luar jangkauan algoritma publik, di mana verifikasi jauh lebih sulit.
